InvestigasiMabes.com l Banyuwangi – Progam Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana,( PPKB) yang diselenggaran kemarin di aula Kelurahan Kertosari (6-7/3/2023) kemarin. Menjadi polemik di Kramat Pakem Desa Kertosari. “Bantuan Dari Dinas sosial yang di gagas oleh Lembaga Pemperdayaan Dan Kreativitas Masyarakat Indonesia “LPKMI” yang dipimpin oleh Suhariyanto, “Disalurkan pada Selasa 7/3/2023 menjadi sorotan.
Mahmudi selaku RT setempat mengatakan, progam tersebut ternyata menjadi polemik ditengah MASYARAKAT. Karena tidak semua warga mendapatkan bantuan tersebut, juga sudah melibatkan dari rekom Dinas sosial.
Mahmudi mengungkapkan kepada salah satu awak media, bahwa bantuan yang Dialokasikan di Lokalisasi kemarin dirinya tidak mengetahuinya dan tiba-tiba main nyelonong begitu saja tanpa adanya pemberitahuan atau koordinasi dulu dengan saya,”tegasnya
Masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan protes dan mempertanyakan kepada saya, dikiranya saya tidak adil (pilih kasih),”tambah Mahmudi
Menyayangkan dengan tindakan tanpa adanya koordinasi dengan pemilik wilayah (RT), oleh Ketua Umum LPKMI tersebut. Hingga menimbulkan polemik di Kramat Pakem Desa Kertosari,”ungkap Mahmudi.
Sementara ada tiga warga seorang ibu-ibu datang kerumah Mahmudi meminta penjelasan terkait bantuan tersebut kok bisa tidak merata, tanyak warga kepada Mahmudi.
Pak gimana saya kok tidak mendapatkan bantuan.!, Lah artinya sampean pilih kasih”, ujar ibu-ibu tersebut kepada Mahmudi.
Dari pantauan team awak media, terkait pelatihan dan bantuan tersebut. Diduga Lurah Kertosari Joko Handoko bersifat tidak Netral. Karena bantuan tersebut diadakan di aula Kelurahan Kertosari.
Menjadi Polemik antar masyarakat yang mendapatkan dan tidak mendapatkan bantuan, Selaku RT setempat Mahmudi tidak mengetahui acara tersebut. Di kutip dari media jejak Indonesia id.
Sementara itu YUHA AULINIYA selaku Ketua Umum LPKMI angkat bicara dan memberikan tanggapan,
terkait adanya kegiatan tersebut tidak pernah di ketahui seluruh jajaran pengurus atau pun anggota LPKMI termasuk saya selaku ketua umum.
Dari kasus kasus seperti inilah yang menjadi dasar para pengurus LPKMI untuk resafel ketua umum yang lama adanya mosi tidak percaya, yang mana selalu lakukan kegiatan kegiatan ilegal oleh X ketum, ungkapnya saat di mintai tanggapan oleh team media melalui panggilan what’spp.
YUHA menambahkan sekali lagi kami selaku LPKMI kami tidak pernah mendampingi atau mengajukan kegiatan masyarakat Kramat pakem melalui dinas dinas manapun atau dinas sosial.
Pesan saya untuk masyarakat Banyuwangi agar menjadikan perhatian bawah Ketua umum LPKMI sudah di ganti atas dasar Musyawarah kesepakatan semua jajaran pengurus dan anggota, imbuh. (Rofiq/dkk)
