Pembangunan Resort di Kawasan Pantai Jepara Langgar Sempadan, Masyarakat Terhalang Akses

oleh

Investigasimabes.com l — Isu pelanggaran ketentuan sempadan pantai kembali mencuat di Kabupaten Jepara. Pembangunan resort di kawasan Pantai Semat, Teluk Awur, dan Bandengan diduga melanggar aturan sempadan pantai, mengakibatkan akses masyarakat ke pantai menjadi terhalang. 21/05/2024.

Menurut Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sempadan pantai harus memiliki lebar minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Namun, pembangunan resort di Jepara ini diduga tidak mematuhi ketentuan tersebut.

Peraturan (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043 bertujuan untuk mengatur penggunaan lahan dan pembangunan, terutama di kawasan sepadan pesisir pantai. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat serius pada lingkungan dan tata kelola wilayah. Berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi;

Bentuk Pelanggaran di Kawasan Sepadan Pesisir Pantai, Pembangunan Tanpa Izin di Kawasan Pesisir Mendirikan bangunan atau fasilitas tanpa izin resmi.

Pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Perubahan Fungsi Lahan di Kawasan Pesisir
Mengubah fungsi lahan tanpa persetujuan dari pihak berwenang. Misalnya, mengubah kawasan konservasi menjadi kawasan komersial atau permukiman.

“Resort-resort ini dibangun terlalu dekat dengan garis pantai, melanggar aturan sempadan pantai yang seharusnya dijaga untuk akses publik dan perlindungan lingkungan,” ujar salah satu warga setempat yang enggan disebut namanya.

Keluhan masyarakat telah disampaikan ke berbagai otoritas, termasuk otoritas perijinan dan PUPR ITR. Namun, respons yang diterima dinilai tidak memadai. “Kami sudah berkali-kali menyurati pihak terkait, tetapi jawaban yang diberikan selalu dilempar-lempar dan tidak sesuai dengan harapan kami,” tambah warga tersebut.

Permasalahan ini juga telah menarik perhatian awak media. Mereka melaporkan bahwa pihak terkait belum memberikan jawaban yang memuaskan. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjelaskan bahwa penegakan ketentuan sempadan pantai sangat penting untuk menjaga ekosistem pesisir dan akses publik.

“Pelanggaran terhadap sempadan pantai dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan menghalangi akses masyarakat ke pantai. Tindakan tegas harus diambil untuk menegakkan aturan ini,” ujarnya.

Sejumlah warga berharap agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas dengan membongkar bangunan yang melanggar sempadan pantai. Mereka juga mendesak adanya pengawasan yang lebih ketat dan transparan dalam proses perizinan pembangunan di kawasan pesisir.

“Pemerintah harus lebih tegas dalam menangani ini. Pembongkaran bangunan yang melanggar aturan adalah langkah yang tepat untuk mengembalikan fungsi ekologis dan aksesibilitas wilayah pesisir bagi masyarakat,” tegas warga.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara terkait keluhan dan tuntutan masyarakat. Awak media akan terus mengawal perkembangan isu ini dan menyampaikan informasi terbaru kepada publik.

Reporter: Tim Jepara
Sumber: Masdur