Heboh! Kades Desa Bringin Diduga Potong BLT Rp 30.000 untuk Iuran BASNAS/BASARNAS, Warga Resah Mengadu ke LSM

oleh

InvestigasiMabes.com | – Berita dugaan pungutan liar (pungli) pada pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bringin, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, telah menimbulkan kerugian dan keresahan di kalangan warga. Kades Sumardi diduga memotong sebesar Rp 30.000 dari setiap penerima bantuan dengan alasan untuk iuran BASNAS/BASARNAS. Keluhan ini diadukan oleh warga kepada LSM Buser Indonesia Jepara, Jawa Tengah. 27/05/2024.

 

Praktik ini diduga dilakukan secara langsung saat pembagian BLT di kantor balai desa kepada salah satu perangkat, hal ini menyebabkan kemarahan warga yang merasa dirugikan dan mempertanyakan regulasi serta kebijakan pemotongan tersebut. Salah satu warga Bringin penerima Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang tidak mau disebut namanya, mengungkapkan kekhawatirannya kepada LSM Buser Indonesia Jepara. Ia menilai pemotongan ( pungli ) sebesar Rp 30.000 dari setiap penerima BLT dengan alasan iuran diserahkan BASNAS/BASARNAS adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan tindakan melawan hukum, maka ini saya serahkan kepada pihak rekan – rekan LSM dan wartawan . Tandasnya.

 

Siho, anggota LSM Buser Indonesia, menegaskan bahwa pungli dalam penyaluran BLT adalah pelanggaran serius. Berdasarkan aduan warga, ia menyatakan bahwa pemotongan tersebut tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap program bantuan pemerintah. Regulasi mengenai pelaksanaan program BLT diatur oleh Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018. Pungli ini bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Pasal 41 UU Tipikor memberikan hak kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

 

Ketika dikonfirmasi oleh LSM dan wartawan pada hari Senin, 27 Mei 2024, di ruang kerjanya, Petinggi/Kades Sumardi berdalih bahwa pemotongan BLT dari DTKS tersebut adalah instruksi dari Batealit, Mustaqim.”Ujarnya.

 

Namun saat dikonfirmasi, Camat Batealit Mustaqim membantah menginstruksikan pemotongan BLT dari DTKS, meskipun ia mengakui adanya instruksi terkait dana iuran BASNAS/BASARNAS. “Saya tidak pernah memerintahkan pemotongan BLT. Terkait hal ini, saya akan segera memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi,” tegas Mustaqim camat Batealit.

 

LSM Buser Indonesia menegaskan akan melanjutkan langkah hukum untuk memberikan efek jera dan memastikan transparansi dalam pengelolaan serta bantuan sosial di Desa Bringin. Langkah ini diambil untuk mencegah kasus serupa terulang dan memastikan keadilan bagi warga yang berhak menerima bantuan tanpa potongan. “Kami tidak akan tinggal diam. Kasus ini harus diusut tuntas,” pungkas Siho. (Red Tim)

Related Posts