InvestigasiMabes.com l Jakarta — KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman memimpin serah terima jabatan strategis, mulai dari Pangkostrad, Pangdam, Komandan Jenderal Kopassus, hingga Komandan Mabes Angkatan Darat di Mabes Angkatan Darat, Jakarta.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman memimpin serah terima jabatan (sertijab) dua pejabat panglima kodam (Pangdam) di Aula Jenderal Besar A.H Nasution, Mabesad, Jakarta, Jumat (24/3).
Dua jabatan yang diserahterimakan adalah Pangdam Jaya/Jayakarta dari Mayjen Untung Budiharto kepada Mayjen Mohamad Hasan dan Pangdam Iskandar Muda dari Mayjen Mohamad Hasan kepada Mayjen Novi Helmy Prasetya.
Untung Budiharto akan memasuki masa purna bakti. Sedangkan Pangdam Iskandar Muda yang baru, Novi Helmy Prasetya sebelumnya menjabat Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrad.
Dalam amanatnya, KSAD Dudung mengatakan Kodam Jaya dan Kodam Iskandar Muda merupakan Kotama kewilayahan yang mengemban tugas strategis dalam memelihara stabilitas keamanan di wilayah masing-masing.
Ia menyebut di era keterbukaan informasi saat ini, konflik sosial marak terjadi, apalagi memasuki tahun politik.
Dudung mengatakan Kodam Jaya sebagai barometer pengamanan di Indonesia harus dapat melaksanakan tugas dengan baik.
“Tidak ragu-ragu dalam bertindak terhadap pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI, sehingga dapat berpengaruh positif terhadap keamanan Ibu Kota sebagai barometer politik nasional serta menjadi acuan bagi satuan-satuan di daerah karena lokasinya yang strategis,” kata Dudung dalam keterangan tertulis.
Sementara itu, Dudung meminta Kodam Iskandar Muda meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan.
Menurutnya, perbatasan merupakan wilayah yang rentan terjadi tindak kejahatan transnasional seperti penyelundupan senjata dan narkoba, perdagangan manusia, pembalakan dan pertambangan liar serta penjualan sumber daya alam ilegal lainnya.
“Selain itu, pengamanan yang maksimal di perbatasan termasuk di pulau-pulau terluar dapat mencegah terjadi tindak kejahatan tersebut sekaligus mencegah masuknya kelompok radikal bersenjata yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan politik nasional,” kata Dudung.(Red)
