Kegiatan Sosper Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2021 belum sepenuhnya sesuai dengan KAK

oleh

InvestigasiMabes.com | –  Pemerintah Provinsi Riau menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 (Audited) sebesar Rp.2.749.750.400.302,00 dan Rp.2.448.186.175.191,09. Dari Belanja Barang dan Jasa tersebut diantaranya sebesar Rp.51.730.090.055,00 atau 77,86% dari anggaran sebesar Rp.66.438.667.588,00 merupakan belanja sub kegiatan Hearing/Dialog dan Sosialisasi Peraturan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan bagian dari Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah.

 

Salah satu tugas DPRD adalah penyebarluasan Perda yang telah diundangkan bersama pemerintah daerah. Kegiatan ini dilakukan melalui Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Provinsi Riau di daerah pemilihannya. Peraturan daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

 

Peraturan daerah yang disahkan bersama DPRD dan pemerintah daerah perlu disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan publik telah dibuatkan landasan hukum pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Daerah.

 

Hasil pemeriksaan BPK secara uji petik terhadap KAK dan pertanggungjawaban Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2021 menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan sosialisasi belum sepenuhnya sesuai dengan KAK. Jadwal dan bentuk kegiatan Sosper pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau belum ditetapkan melalui Rapat Badan Musyawarah.

 

Pelaksanaan kegiatan Sosper Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2021 juga belum sepenuhnya sesuai dengan KAK dan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa. Pengadaan barang dan jasa atas kegiatan reses dilakukan melalui Pola Swakelola Tipe I, yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran.

 

Hal ini menyebabkan pemborosan uang daerah sebesar Rp1.993.650.000,00 untuk kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah.

Jadi, uang sebesar hampir dua miliar rupiah tersebut digunakan untuk kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah. Ini berarti uang tersebut tidak digunakan secara efisien dan bisa disebut sebagai pemborosan keuangan daerah. Misalnya, uang tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur di daerah atau memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah untuk menggunakan uang dengan bijaksana agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

 

Kabag Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau Marto Saputra ketika dihubungi melalui telepon selulernya tidak diangkat dan ketika dikonfirmasi via WhatsApp juga tidak ada respon. (Ef)

Related Posts