Korupsi Dana Desa di Bringin Petinggi dan TPK Nepotisme Diduga Terlibat

oleh

InvestigasiMabes.com  | – Pada hari Kamis, 20 Juni 2024, Tim Kecamatan Batealit dan pendamping Desa Bringin melakukan monitoring di empat titik dari lima kegiatan pembangunan infrastruktur teridikasi Petinggi Desa Bringin dan TPK terlibat Kolusi Niputisme dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut di wilayah lingkungan di Desa Bringin, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

 

Proyek-proyek yang didanai oleh (DD) Tahun Anggaran 2024 ini kini teridikasi dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Diduga kuat terjadi kongkalikong yang melibatkan sejumlah pihak, selaku otoritas fungsi pembina yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengawasan ini terjadi pembiaran mengakibatkan pekerjaan terjadi tidak sesuai standar yang ditetapkan.

 

Camat selaku fungsi pembina dan pengawasan kebijakan program-program desa diminta Hasil monitoring lapangan terlihat temuan oleh tim monitoring perangkat Kecamatan, mengenai temuan monitoring hari ini, nanti di akumulasi dan kegiatan pekerjaan dilakukan perbaikan dan volume bisa ditambah sesuai rencana awal dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ditetapkan.Ujarnya.

 

Dalam kegiatan monitoring tersebut, hadir unsur Tim Kecamatan, Koramil Batealit, Batealit, serta didampingi Petinggi dan perangkat desa Bringin, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. Temuan awal oleh LSM Buser Indonesia Jawa Tengah yang didampingi awak media menunjukkan adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum (fasum). Camat yang berfungsi sebagai pembina desa diduga gagal paham atau lalai dalam menjalankan tugas pengawasan, sehingga memungkinkan terjadinya kegiatan pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai spesifikasi serta adanya dugaan penyimpangan tersebut.

 

Siho, yang didampingi awak media Investigasi di lapangan menemukan bahwa sejumlah proyek, seperti pembangunan rabat betonisasi di RT 07/3 jalan desa, drainase di RT 9/03, talut JUT di RT 13/05, rabat betonisasi di RT 07/03, dan drainase di RT 03/08, tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Lebih parah lagi, beberapa pekerja swakelola yang terlibat memiliki hubungan dekat dengan oknum Kades dan pejabat desa Bringin mengindikasikan praktik nepotisme.

 

“Kami menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek-proyek ini. Beberapa pekerja yang di kerjakan swakelola oleh TPK ini memiliki hubungan kekerabatan dengan Petinggi atau desa Bringin. Kualitas pembangunan sangat rendah dan tidak sesuai dengan anggaran yang dicairkan,” ujar Siho anggota LSM Buser.

 

Perwakilan masyarakat Desa Bringin, yang tidak mau disebut namanya, kini menyuarakan kekhawatiran dan berharap ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Mereka meminta audit independen dari Inspektorat setempat dan Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK) perwakilan Jawa Tengah secara menyeluruh dan transparan serta langkah hukum terhadap dugaan penyimpangan ini secara terbuka dan kalau terbukti adanya penyimpangan dan merugikan keuangan negara pelaku diberikan sanksi sesuai undang-undang.

 

“Kami berharap uang untuk kemajuan desa tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar seorang warga Desa Bringin.

 

Otoritas Inspektorat, Bapermades, selaku fungsi Pembinaan Pemerintah Kabupaten Jepara, dan aparat penegak hukum diminta segera mengusut tuntas temuan hasil monitoring hari ini untuk memastikan penggunaan Dana Desa berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Tutupnya.

 

Demikian berita ini tayang pihak otoritas desa belum memberikan keterangan tanggapan klarifikasinya.

Related Posts