FKPMI Sulawesi Tenggara menduga Amdal PT.GAP bermasalah

oleh

InvestigasiMabes.com | Sulawesi Tenggara – Lembaga Forum Kajian Pemuda Mahasiswa Indonesia (FKPMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi demontrasi Sehubungan dengan aktivitas perusahaan pertambangan PT Generasi Agung Perkasa (PT GAP), yang saat ini beroperasi di wilayah palangga selatan yang di duga Analisis Dampak lingkungan (Amdal).

 

Berdasarkan hasil investigasi dan kajian Lembaga FKPMI SULTRA, Perusahaan tersebut kami duga dalam aktivitas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga maraknya kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah lingkar tambang.

Ketua Umum FKPMI Sultra Ardianto, SH, mengatakan Perusahaan PT GAP memaksakan pengoperasian jetty yang dimana jalan hauling menuju pelabuhan juga melintasi jalan umum (jalan ) harus memiliki ijin Analisis dampak lalulintas (Andalalin) karena memanfaatkan jalan Umum untuk kepentingan khusus bukan Umum. Berdasarkan UU Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Rabu(10/07/2024)

 

“Hal ini mengakibatkan keresahan masyarakat, maka terjadi gangguan melalui polusi, dan juga mengakibatkan kerusakan fungsi jalan dan bahaya lalu lintas, karena armada pengangkut ore nikel jenis dump truk. Berdasarkan Peraturan Menteri PU nomor 11/PRT/M/2011 tentang pedoman penyelenggaraan jalan khusus”. Tuturnya

 

Lanjut Ardianto, Perusahaan PT GAP kami duga sebagai dalang terjadi nya di wilayah lingkar tambang di kelurahan amondo kec. Palangga selatan. Perusahan tersebut dalam aktivitasnya kami duga keras tidak melaksanakan AMDAL dengan baik.

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”).

 

Ardianto dalam orasinya menduga keras Perusahaan PT. GAP dalam aktivitas nya telah mematikan mata pencaharian masyarakat nelayan di pesisir Laut kelurahan amondo, kecamatan palangga selatan, kab. Konsel.

 

Berdasarkan perintah pasal 88 UU No 32 tahun 2009 tentang UUPPLH, “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

 

Ardi saafan akrab red. Maraknya pelanggaran & kejahatan oleh perusahaan PT GAP yang merugikan masyarakat dan negara. Kami mendesak PT. GAP menghentikan sementara aktivitasnya karena kami duga perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab atas dampak dari aktivitas nya baik proses eksploitasi penambangannya yang kami duga tidak sesuai dengan AMDAL sehingga mengakibatkan banjir lumpur mapun aktivitas nya di perairan laut yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian nelayan.

 

Adapun tuntutan FKPMI Sultra sebagai berikut !

 

Mendesak Perusahaan PT GAP untuk segerah bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan diwilayah lingkar tambang sehingga mengancam kelangsungan ekosistem darat maupun laut & hilang nya mata pencaharian masyarakat nelayan.

 

Mendesak pemerintah untuk segerah menghentikan aktivitas Perusahaan PT GAP karena kami duga telah melalaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mendesak DPRD Konsel Segerah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk hearing terkait persoalan yang dilakukan oleh PT GAP.

 

“Sementara itu pihak perusahan bersepakat dengan masyarakat nelayan untuk menjadwalkan pertemuan di hari sabtu di kantor kecamatan sesuai kesepakatan antara pihak perusahaan dan masa aksi, dan di tanda tangani lansung dari pihak perusahaan yang mewakili.

 

Dan sesuai hasil kesepakatan apabila pihak perusahaan tidak bisa menghadirkan pimpinan PT. GAP, dan sampai tidak ada kesepakatan antara pihak perusahaan dan masyarakat, maka masyarakat akan memboikot sementara aktivitas perusahaan.

 

(Andriawan polingay)

Related Posts