Desa Sekabupaten Langkat Belum Menerima Pencairan Dana BLT DD Tahun 2023 

oleh

InvestigasiMabes|Langkat – Hingga akhir Maret 2023, desa-desa di Kabupaten Langkat, , belum juga menerima Pos pencairan BLT (Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2023. Seharusnya sudah saatnya desa di Langkat membagikan dana di Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Diketahui, BLT DD merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa, yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona virus disease 2019 (Covid-19). Aturan tersebut tertuang dalam Inpres No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Informasi dirangkum awak media ini, disebut-sebut bagi desa di Langkat yang sudah menerima pencairan Dana Desa tahap awal tahun 2023, mereka diintruksi menyaluran BLT DD tersebut bagi desa yang telah menerima pencairan DD tahap awal. Intruksi itu diduga datang dari pihak PMD Langkat. Namun para aparat pemerintahan desa tidak berani menggunakan Dana Desa yang telah cair, dikarena pos penggunaan yang berbeda, atau tidak sesuai dengan usulan prioritas kegiatan pencairan.

“Kami tidak mau, dan takut nanti menyalahi aturan penggunaan anggaran,” sebut beberapa aparat pemerintahan desa yang namanya minta dirahasikan.

Secara terpisah Plt Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa (PMD) Langkat, Basrah Pardomuan yang dikonfirmasi awak media ini melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp, Selasa (28/3/2023), terkait benar desa se-Kabupaten Langkat hingga saat ini belum mencairkan BLT DD, pihaknya membenarkan.

“Untuk BLT DD belum ada memang yang terelisasi, tapi sudah saya tandatangani dan sudah diajukan ke BPKAD untuk 240 desa, agar segera bisa dicairkan dana BLT DD,” jawabnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Perkumpulan Mediasiber Indonesia (PJMI) Langkat, Soldin, yang dimintai tanggapanya, Kamis (30/3/2023) terkait belum dicairkan pos anggaran dana BLT DD bagi desa di Kabupaten Langkat, pihaknya menyatakan dan menyayangkan kenapa hal itu bisa terjadi.

“Seharus Pemerintah Langkat mengarahkan dan memprioritaskan bagi desa, untuk mengusulkan prioritas pencairan Dana Desa tahap awal Tahun 2023 untuk BLT DD, dan bukanya harus kegiatan Bimtek/Outbound yang di prioritaskan dan diseragamkan ke Berastagi kemarin, sebut Soldin, seraya mengatakan, pihak juga akan terus mengontrol terkait isu dugaan akan adanya titipan mainan pihak ke-3 yang akan menguras Dana Desa di Langkat.

Kita sudah mendengar, dan menduga, bahwasanya desa akan diseragamkan untuk menganggarkan untuk kegiatan pembuatan aplikasi RAB desa dan Web desa, dari pihak ke tiga” ungkapnya. (Tim)

 

Related Posts