Dugaan CV tidak memenuhi persyaratan, dinas terkait bungkam, ada apa?

oleh

InvestigasiMabes.com | Banyuwangi – Ramainya pemberitaan beberapa media terkait dugaan CV rekanan dinas-dinas di Banyuwangi yang tidak memenuhi persyaratan tenaga kerja semakin kuat .

Dengan bungkamnya instansi terkait saat di konfirmasi tim InvestigasiMabes.com.

Berawal dari temuan tim investigasi, dinas yang di duga telah melanggar peraturan kemenpupr dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Tim pun berusaha mengklarifikasi meminta tanggapan kepala bidang pengadaan barang dan jasa ( PBJ ) DANANG HARTANTO, ST melalui pesan whatsApp namun tidak ada jawaban terkesan bungkam .

Tim Investigasi menduga adanya kongkalikong antara CV rekanan dengan satuan kerja dalam proses kontrak kerja dan di duga adanya pemalsuan dokumen. Jika benar adanya maka bisa di duga melanggar Undang- Undang Tipikor.

Di jerat Pasal 9 Undang-Undang Tipikor menyebutkan, pejabat yang dengan sengaja memalsukan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi dapat dipenjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp250 juta. ( Yanto / tim )

Related Posts