Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai tahun 2025.
Pengumuman itu disampaikan oleh Presiden di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat pada Selasa (31/12/2024) sore. Duduk di samping Presiden, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah," kata Prabowo dalam konferensi pers itu.
Baca juga:
Barang dan jasa mewah yang dimaksud adalah barang dan jasa tertentu yang sudah dikenakan tarif PPN barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu.
"Contoh, pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang digunakan oleh masyarakat papan atas," ujarnya.
, serta rumah yang sangat mewah yang nilainya di atas golongan menengah. Artinya, menurut Prabowo, untuk barang dan jasa selain yang digolongkan barang dan jasa mewah, tidak akan dikenakan tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025.
"Yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang, yang berlaku sejak tahun 2022," kata Presiden.
Sementara itu, untuk barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberi pembebasan pajak, tetap dikenakan tarif PPN 0 persen. Barang-barang tersebut, antara lain bahan pokok beras, daging, telur, ikan, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, dan air minum.
Pemerintah, menurut Presiden, juga tetap memberikan paket stimulus berupa diskon listrik 50 persen bagi daya maksimal 2.200 VA, pembiayaan industri padat karya, dan insentif PPh 21 bagi pekerja dengan pendapatan maksimal Rp 10 juta per bulan.
Pemerintah juga soap memberikan pembebasan PPh bagi UMKM dengan omset di bawah Rp 500 juta per bulan.
"Dengan ini saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat," kata Prabowo.
Baca juga:
Isi pengumuman resmi Prabowo terkait PPN 12 persen
Untuk bisa dipahami lebih lanjut, berikut adalah pernyataan lengkap Prabowo soal kenaikan PPN 12 persen yang mulai berlaku hari ini:
Saudara-saudara sekalian sore hari ini dari tadi, dari sejak jam 15.50 WIB, kurang lebih saya hadir mengikuti rapat tutup tahun dari Menteri Keuangan dan jajarannya.
Jadi, pada hari ini jajaran Kementerian Keuangan mengikuti arus masuk uang ke Pemerintah Indonesia dari perpajakan, bea cukai, dari PNBP, kemudian karena tepat pada waktu nanti pukul 00.00 berarti tahun anggaran 2024 ditutup.
Tadi, saya diberi paparan oleh Menteri Keuangan pelaksanaan dari APBN 2024 dan alhamdulillah di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh penekanan terhadap perekonomian dunia seluruhnya yang memengaruhi harga-harga komoditas yang ujungnya memengaruhi penerimaan kita juga memengaruhi harga-harga minyak dan gas, ternyata kita masih bisa mengelola keuangan negara dengan prudence, dengan bijak, dengan hati-hati dan kita masih mampu untuk mengendalikan defisit kita dalam koridor yang masih cukup hati-hati dan cukup mampu kita kelola.
Dalam hal ini juga, saya kira ada baiknya saya menyampaikan ada beberapa hal tentang kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang mungkin masih ada suatu keragu-raguan atau suatu ketidakpemahaman yang tepat sehingga setelah saya koordinasi dan diskusi dengan Menteri Keuangan dan jajaran beberapa kementerian lain saya merasa perlu menyampaikan sendiri masalah PPN 12 persen ini.
Jadi, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen ini merupakan amanah, perintah UU nomor 7 tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Jadi, sesuai kesepakatan Pemerintah RI dengan DPR tahun 2021, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. Ini sudah dilaksanakan. Dan kemudian, perintah UU, dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Besok.
Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Saudara-saudara, sudah merupakan sikap pemerintah yang saya pimpin, dan saya juga yakin, pemerintah pendahulu saya, bahwa setiap kebijakan perpajakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, pelindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi.
Baca juga: Pernyataan Lengkap Prabowo Saat Umumkan Kebijakan PPN 12 Persen Mulai 2025
Komitmen kita adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak. Berpihak kepada kepentingan nasional, dan berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI. Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah.
Saya ulangi supaya jelas. Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah.
Yaitu, barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah. Yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu.
Contoh, pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimafaatkan atau digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian, papan pesiar, yacht, motor yacth, kemudian rumah yang sangat mewah yang nilainya di atas golongan menengah.
Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang barang mewah, tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang yang sudah berlaku sejak 2022. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
Yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0 persen, masih tetap berlaku. Saya ulangi. Barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, yang selama ini diberi fasilitas pembebasan dari pajak, yaitu PPN 0 persen, masih tetap berlaku.
Pemerintah telah berkomitmen memberi paket stimulus. Nilai stimulus itu adalah 38,6 triliun. Seperti yang pernah diumumkan sebelumnya.
Pemerintah telah berkomtmen memberi paket stimulus. Nilai stimulus itu adalah Rp 38,6 triliun. Seperti yang diumumkan sebelumnya:
Paket stimulus ini nilainya adalah Rp 38,6 triliun.
Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, yang tetap diberi pembebasan PPN, yakni tarif 0 persen antara lain kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar. Jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum.
Saudara-saudara dengan ini, saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk mencipatakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat. Saya kira hal hal yang lebih teknis akan ditindaklanjuti kementerian dan lembaga terkait.
Untuk diketahui, Presiden memang sudah mengumumkan kepastian kenaikan PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah. Tetapi, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pemberlakukan tarif PPN sebesar 12 persen untuk barang dan jasa mewah mulai 1 Januari 2025 belum juga terbit.
Baca juga:
Padahal PMK itu diperlukan sebagai aturan teknis pemberlakuan PPN 12 persen.
Kenaikan PPN menjadi 12 persen per 1 Januari ini bagaimanapun telah mendapat penolakan luas dari masyarakat.
Penolakan bukan hanya lewat petisi di media sosial. Sejumlah elemen masyarakat juga telah turun ke jalan menyuarakan untuk penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan pungutan pajak ini.
Kebijakan itu diprediksi akan memicu lonjakan harga barang dan jasa, yang berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat secara luas. Banyak pihak yang khawatir bahwa PPN yang lebih tinggi akan memberikan efek domino yang merugikan.
Daftar barang mewah yang kena PPN 12 persen
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menerangkan, kategori barang mewah adalah yang selama ini sudah terkena PPnBM atau pajak penjualan barang mewah.
, dan rumah yang sangat mewah," ungkapnya.
Sri Mulyani berujar, daftar barang mewah telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 15/PMK.03/2023, tepatnya pada bagian Lampiran I.
Aturan tersebut mengatur penetapan jenis barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah.
Merujuk PMK Nomor 15/PMK.03/2023, berikut daftar barang yang dikenakan tarif PPN 12 persen:
1. Kelompok hunian mewah
Kelompok hunian mewah, seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual Rp 30 miliar atau lebih.
Selain PPN 12 persen, kelompok barang mewah tersebut dikenakan tarif PPnBM sebesar 20 persen.
Baca juga:
2. Kelompok balon udara dan peluru
Tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 juga menyasar barang mewah dengan tarif PPnBM 40 persen, meliputi:
3. Kelompok pesawat udara dan senjata api
Tarif PPN 12 persen turut dikenakan bagi barang mewah dengan tarif PPnBM 50 persen, meliputi:
4. Kelompok kapal pesiar mewah
Terakhir, barang mewah yang dikenakan PPN 12 persen adalah barang yang mendapatkan tarif PPnBM 75 persen, mencakup:
Terakhir, PPN 12 persen dikenakan untuk kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum, seperti:
Selain PPN 12 persen, kelompok kapal pesiar mewah tersebut juga dikenakan tarif PPnBM 75 persen.
Baca juga:
Barang dan jasa lainnya tetap PPN 11 persen
Menurut Menkeu, selain barang mewah di atas, barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif PPN 11 persen tidak akan mengalami kenaikan tarif mulai 1 Januari 2025.
"Seluruh barang dan jasa yang selama ini 11 persen, tetap 11 persen, tidak ada kenaikan," kata Sri Mulyani.
"Jadi sampo, sabun, dan segala macam tetap tidak ada kenaikan PPN," tegasnya.
Pemerintah juga masih memberikan pembebasan PPN bagi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Barang-barang tersebut, antara lain berhubungan dengan bahan pangan pokok, yang mencakup:
Pengecualian tarif PPN juga berlaku untuk barang dan jasa yang banyak dimanfaatkan masyarakat, mencakup:
"Semuanya tetap mendapatkan fasilitas PPN 0 persen, tidak membayar PPN, sedangkan seluruh barang dan jasa lain yang selama ini PPN 11 persen, tetap 11 persen, tidak terkena PPN 12 persen," bebernya.
Editor : Investigasi Mabes