Walaupun sudah selesai dan sudah difungsikan, Kasus Payung Elektrik tetap Berlanjut

Walaupun sudah selesai dan sudah difungsikan, Kasus Payung Elektrik tetap Berlanjut
Walaupun sudah selesai dan sudah difungsikan, Kasus Payung Elektrik tetap Berlanjut

InvestigasiMabes.com | Pekanbaru -Konstruksi bangunan payung elektrik secara umum memang sudah selesai dikerjakan dan bahkan sudah difungsionalkan pada acara Tabligh Akbar dalam rangka memperingati 1 Muharram 1445 H / 20 Juli 2023 M, yang diisi oleh penceramah Ust. DR. H. Adi Hidayat Lc.MA. (UAH), namun proses hukumnya tetap Berlanjut. 

Sebagaimana pemberitaan bahwa,Proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Riau tahun 2022 dengan pagu anggaran Rp. 42.935.660.870 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 42.935.644.000. dimenangkan oleh PT Bersinar Jesstive Mandiri selaku kontraktor pelaksana dengan Nilai Penawaran dan Harga Terkoreksi Rp. 40.724.478.972,13. atau turun sekitar 5,15 persen dari nilai HPS, yang dituangkan kedalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor 645.8/PUPRPKPP/CK/KONTRAKFsk. Peng.Kws.Annur/05 tanggal 20 Juli 2022.

 Dari beberapa sumber informasi, Kontrak tersebut telah dilakukan adendum sebanyak lima kali dan terakhir Nomor 645.8/PUPRPKPP/CK/ADD.V-Fsk.Peng.Kws.Annur 05.E tanggal 29 Maret 2023 yang mengatur tentang tambah kurang volume pekerjaan dan penambahan nilai kontrak menjadi Rp. 42.915.600.000,00, serta pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 90 hari kalender sampai dengan 28 Maret 2023.

 Dengan penambahan nilai kontrak itu, jika diperbandingkan dengan nilai HPS, maka nilai penawaran PT. BJM hanya turun 0,047 persen saja.

 Setelah perpanjangan waktu yang diberikan tidak selesai juga, maka Pekerjaan dilakukan pemutusan kontrak sesuai dengan Berita Acara Pemutusan Kontrak Pekerjaan Konstruksi Nomor 645.8/PUPRPKPP/CK/Fsk.Peng.Kws.Annur/24 tanggal 11 April 2023.

 Berdasarkan informasi dari beberapa sumber data, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD Riau Tahun 2022

yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau merinci sejumlah persoalan atau poin penting dalam proyek pembangunan Payung Elektrik Masjid Raya An Nur Provinsi Riau. 

Mulai dari spesifikasi detail Payung elektrik hingga kelebihan bayar atas pengerjaan proyek yang tak selesai hingga saat ini. 

Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasinya tanpa persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak senilai Rp 4.740.000.000,00 dengan rincian berikut ;(1). Motor Listrik Merek Groundfos (Produk Eropa), yang dipasang Merek Aero Elektrik (Produk Asia) tanpa persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak. (2). Gear Box Merek Groundfos (Produk Eropa), tetapi yang dipasang Merek Transmax (Produk China) tanpa ada persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Kedua jenis item itu bernilai Rp. 2,700.000.000,00. (3). Ball Screwdan Nut Merek THK (Produk Jepang), yang dipasang Merek Hiwin (Produk Taiwan) senilai Rp. 2.040.000.000,00 Tidak ada persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

 Untuk Item pekerjaan pemasangan sensor angin, sensor hujan, sensor cahaya yang sudah diakui sebagai progres pekerjaan namun belum terpasang senilai Rp. 33.000.000,00.

 Atas temuan ini BPK RI Perwakilan Riau meminta Kepala Dinas PUPRPKPP untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran paket pekerjaan Pengembangan Kawasan Masjid Raya An Nur Provinsi Riau sebesar Rp. 5.528.712.602,75. sesuai pada Sp2D terakhir.

 Kadis PUPRPKPP juga diminta untuk memproses pengenaan denda dan penyetoran ke kas daerah atau dengan memperhitungkan terhadap pembayaran termin pekerjaan atas denda keterlambatan pada Pekerjaan fisik pengembangan Kawasan Masjid Raya An Nur Provinsi Riau sebesar Rp. 3.595.636.020,63.

 Kepala Penerangan Hukum Kejati Riau Bambang Heripurwanto ketika dikonfirmasi Media Investigasi pada Senin (24/7/2023), mengatakan bahwa

Proses penyelidikan Pengumpulan data dan Pengumpulan bahan keterangan ( lid Puldata dan pulbaket) terkait Payung Elektrik Masjid An-Nur yang di lakukan oleh bidang Intelijen Kejati Riau, sudah rampung. 

Dikatakan Bambang, (Berbagai pihak-pihak yang ada kaitannya dengan kegiatan tersebut, sudah dimintai keterangan), dan tim lid bidang Intelijen Kejati Riau telah menyerahkan hasil (Lid puldata dan pulbaket) ke bidang Pidsus Kejati Riau. 

Menurut Bambang, Bidang Pidsus Kejati Riau sedang mempelajari hasil lid (puldata dan pulbaket ) yang di serahkan oleh tim lid Bidang Intelijen Kejati Riau tersebut. 

Menurut Bambang, Bidang Pidsus Kejati Riau akan berkoordinasi dengan APH lainnya yang melakulan kegiatan yang sama. 

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Jaringan Informasi Himpunan Rakyat (LPKSM JIHAT) Kota Pekanbaru Mardun, SH meminta kepada APH untuk bekerja sama dengan baik dan sesegera mungkin menyelesaikan kasus ini untuk mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat. 

Menurut Mardun, sebelum proyek ini berjalan ada salah satu rekanan yaitu PT. Sultana Anugrah, merupakan perusahaan penawar yang berada pada urutan ketujuh dengan nilai penawaran Rp. 37.822.666.376,74 namun gugur atau gagal dengan alasan yang tertera pada laman LPSE ada dua item yaitu, (1). Surat dukungan membrane yang disampaikan berupa surat dukungan dari distributor tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada spesifikasi teknis VII angka 2 huruf e.( 2). Surat dukungan membrane yang disampaikan tidak mencatumkan harga satuan dari membrane tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada spesifikasi teknis VII angka 2 huruf e. 

Karena ada yang janggal, perusahaan ini melayangkan gugatan ke PTUN terkait proses tender payung elektrik, ia menilai bahwa pihak penyelenggara lelang tak adil dalam melakukan tahap demi tahapan lelang, begitu juga dengan persyaratan yang diberikan yang seolah-olah tidak imbang dan cenderung menguntungkan salah satu perusahaan saja. 

Maka hal ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan tambahan bagi APH untuk menyegerakan kasus ini cepat selesai ke persidangan. (Ef).

Editor : Investigasi Mabes
Tag: