InvestigasiMabes.com | Jepara - Warga Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo , minta pihak Inspektorat untuk segera turun mengaudit pengelolaan Dana Desa maupun bankeu prov maupun dana lainya tahun anggaran 2023, terjadii dugaan penyimpangan atau dikorupsi setiap dalam kegiatan pembangunan beberapa titik lokasi diantara infastruktur dan saspras diwilayah Desa Sinangul Kec. Mlonggo Kab.Jepara Jawa Tengah. 23/08/2023.
“Kami warga desa Sinanggul berharap inspektorat Japara sekiranya dapat mengaudita pengelolaan dana desa, alokasi dana desa ( DD/ADD ) maupun bankeu dan dena lainya tahun 2023,” ujar salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya, kepada awak media InvestigasiMabes.com di lapangan.
Hal ini ditenggarai karena adanya beberapa kegiatan pembangunan di desa Sinanggul Kec. Mlonggo Kab. Jepara yang dinilainya bertentangan dengan Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
Kaur Diduga Kabur Dengan Pria Lain Ia mencontohkan, penggunaan anggaran tahun 2023 ini, pada kegiatan pembangunan rehabilutasi draenase di RT 29, 32 dengan nilai RP 200.000.000, dan kegitan pembangunan draenase di RT 19 RW 03 dengan nilai RP 125, 000. 000, dan beberapa titik kegiatan lainnya yang dipantau awak media dilokasi temuan yang diduga adanya penyimpangan anggaran tidak sesuai spekfikasi yang didalam RAB, terlihat pekerjaan baru beberapa hari terlihat rusak, pekerjaan asal jadi.
“Pengerjaan seperti rehabilitasi draenase dan infasruktur dan sarpras lainnya ini, tidak melibatkan warga sekitar, sepertinya di pihak ketiga-kan,” tuturnya.Kata dia, jika pengerjaan proyek ini di pihak ketiga-kan oleh pemerintah desa, maka patut diduga adanya pemalsuan dokumen dalam laporan keuangan.
Pada pelaksanaan Tim Pengelola Kegitan ( TPK ) yang diduga telah menyimpang ini, menurutnya, mempunyai potensi merugikan keuangan negara.
“Kegiatan ini kemungkinan direncanakan melalui pengupahan dengan standar HOK. Namun, jika di pihak ketiga-kan maka dapat diduga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ,” pungkasnya.
Seperti diketahui bersama, dana desa, alokasi dana desa ( DD/ADD ) dan dana lainya, untuk pemberdayaan kesejahteraan rakyat, Pemerintah pusat melalui pemerintah desa mengucurkan uang milliaran rupiah untuk pembangunan di desa Sinanggul.
Hal ini demi terwujudnya kesejahteraan yang merata. Namun dalam perjalanannya, banyak kepala desa atau petinggi tersangkut perkara korupsi dalam pengelolaan dana desa maupun dana lainnya tersebut.Hingga berita ini ditayangkan kedua kalinya, pewarta sedang menunggu keterangan lebih lanjut dari Kepala Desa, maupun TPK desa Sinanggul. ( Masdur )
Editor : Investigasi Mabes