InvestigasiMabes.com l Tanimbar -- Sebagaimana amanat Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) pasal 12 ayat 1 menegaskan, setiap pegawai negeri atau pihak swasta yang melakukan pungutan liar (pungli, red.) dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Juga, mengenai pemerasan dibahas dalam KUHP Pasal 368 dengan sanksi pidana penjara paling lama 9 Tahun.Kepada awak media ini Isak Yempormase yang akrab disapa Opang sebagai korban sengketa tanah di Desa Sifnana, Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengeluhkan sikap kasar dan arogan pengurus Lembaga Adat Desa Sifnana (LAD Sifnana, red.) yang memaksa dirinya segera membayar uang alas meja 1 juta rupiah atas sidang adat yang digelar lembaga itu di kantor Badan Permusyawaratan Desa Sifnana (BPD) pada Senin, 4/9/2023 sekitar pukul 13.10 WIT.
Bapak tiga anak (Isak Yempormase) yang kesehariannya berprofesi petani kebun bahkan istrinya sudah menderita lumpuh selama hampir 6 tahun itu menuturkan bahwa sebenarnya sidang tersebut sudah harus dimulai tepat jam 12.00 WIT, namun karena uang meja yang baru disanggupinya hanya 200 ribu rupiah dan belum bisa dilunasi maka waktu sidang siang itu sengaja diulur dan baru bisa dimulai sejam kemudian, ungkapnyaMirisnya lagi, pengurus lembaga adat yang hadir yakni Mateus Ranolat, Emanuel Reressy, dan Atanasius Londar langsung mengarahkan sumber berita ini untuk duduk di tengah ruangan/persis di depan mereka layaknya seorang tersangka yang siap dicerca sejumlah pertanyaan oleh para hakim yang mulia. Merasa dipaksa karena sudah ditanyai berulang kali terkait uang meja itu, Isak pun bertanya balik, "saya mau tanya apakah biaya 1 juta yang harus kami bayar ini sudah diatur dalam perdes (peraturan desa, red.) atau belum? Bapak Atanasius Londar langsung bertindak kasar memukul meja dan bentak saya dengan suara nyaring JAWAB SAJA!!", ungkap Isak penuh kecewa.
Terkait masalah diatas, Liberatus Fenanlampir selaku Ketua LAD Sifnana sempat dihubungi media ini untuk dikonfirmasi atas dugaan pungli via WA sekitar pukul 11.13 WIT siang tadi. Namun, kepada awak media ini, Fenanlampir menyampaikan permohonan maaf karena dia masih dalam kondisi duka atas kematian ibu mertuanya.Fakta memalukan yang dilakoni 3 pengurus LAD Sifnana tersebut jelas KONTRADIKTIF dengan amanat Pasal 11 ayat 1 Permendagri No. 18 Tahun 2018 yakni, Jenis dan kepengurusan LAD yang menyelengarakan fungsi (TUPOKSI, red.) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 ditetapkan dengan peraturan desa. Bahkan, Pemdes, BPD, LAD, dan masyarakat Desa Sifnana menyadari sungguh bahwa PERDES Sifnana terkait sejumlah PUNGUTAN sampai hari ini BELUM ADA.
Ketua BPD Sifnana Longginus Batmomolin selaku wakil masyarakat desa yang sempat dihubungi awak media ini lewavia telepon, 05/09/2023 sekitar pukul 17.07 WIT kemarin soreh membenarkan bahwa pihaknya telah melaporkan sejumlah persoalan Desa Sifnana kepada Pj. Bupati KKT dengan surat bernomor 015/BPD - DS - ii - pada Februari silam. Menurut Batmomolin, persoalan yang dilaporkan tersebut salah satunya terkait pungli.
Isak berharap, kepada PJ.Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saiber Pungli KKT dan Pihak Penegak Hukum Agar menindak tegas aksi bar-bar yang dilakukan oleh oknum LAD Sifnana demi sebuah keadilan yang berlaku di Bumi Duan Lolat ini terlebi khusus Desa Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tutupnya.(Penulis : HY.IM 146)
Editor : Investigasi Mabes