InvestigasiMabes.com | Saumlaki - Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur yang semakin marak terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) - Provinsi Maluku sepanjang tahun ini kembali mendapat perhatian serius Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Yongky Souisa, S.STP.
Bertempat di kantornya, Kadis Sosial yang ditemui awak media ini pun mengungkapkan keprihatinannya secara langsung pada Jumat (8/12/2023).
"Mengenai kasus kekerasan terhadap anak, kami di Dinsos selalu melakukan koordinasi dengan pihak - pihak terkait terlebih kusus dengan aparat penegak hukum (APH), dalam hal ini teman - teman di Polres maupun di Kejaksaan Negeri (Kejari) Saumlaki," ungkap Soisa.
" Hingga hari ini (8/12) sudah ada 12 laporan sosial atas kasus anak di bawah umur yang kami buat. Bahkan, sudah bertambah 1 kasus baru lagi yang akan kami buatkan laporannya, " beber Soisa.
Untuk diketahui, selain Dinas Perlindungan Perempuan & Anak (PPA), Dinas Sosial pun turut mengambil peran aktif. Salah satu tugas yang dilakukan adalah dengan membuat laporan sosial terhadap korban/anak yg mengalami kekerasan baik itu pelecehan, persetubuhan, dan kekerasan lainnya.
"Laporan sosial itu dibuat oleh anggota yang disebut Pekerja Sosial (PS). Hal itu merupakan asesmen (upaya untuk mendapatkan data/informasi) dari pihak korban maupun keluarga dan pihak - pihak terkait guna memperoleh deskripsi sosial lengkap dari anak/korban, " terangnya.
Selain bantuan rehabilitasi dan laporan sosial, ada bantuan sembako yang juga diberikan oleh Dinsos kepada korban kekerasan."Disamping bantuan sosial, kami juga memberikan bantuan berupa sembako dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang ada di dinas kami," jelasnya.
Terkait keseriusan penanganan masalah anak di bawah umur itu, dirinya juga mencontohkan bukti pelayanan maksimal yang telah dilakukan Mentri Sosial Tri Rismaharini pada Juli lalu saat mengirimkan tim investigasi dan langsung mengambil langkah - langkah penanganan atas masalah yang menimpa salah satu siswi di Saumlaki saat itu.
Dirinya menyayangkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Saumlaki tahun ini justru semakin banyak. "Apalagi korban dan pelaku kebanyakan berasal dari lingkungan keluarga dekat saja, " kesalnya.
Selain bekerjasama dengan pihak APH dari aspek rehabilitasi sosial dan laporan, dirinya mengakui bahwa sinergitas dengan teman - teman di Dinas PPA sebagai leading sektor sangatlah penting.
"Ada baiknya juga P2TPA (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) yang sudah terbentuk harus lebih dipertajam lagi dari aspek pendampingan, penanganan, atau juga sosialisasi, dan desiminasi terkait masalah perempuan dan anak ini, " harapnya.
Kadis Sosial KKT ini lantas mengungkapkan rasa keprihatinannya lewat ajakan serentak sebuah pertanyaan kritis, " mungkin bisa diinvestigasi lebih jauh. Apakah ada kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan itu kepada pihak APH maupun dinas terkait di daerah ini? Mungkinkah telah terjadi sebuah fenomena degradasi moral pada masyarakat kita yang katanya sangat menghargai perempuan dari aspek adat dan budaya Tanimbar?"
Terhadap pertanyaan kritis-nya diatas, Yongki Souisa sendiri berharap pada sinergitas semua pihak baik Pemerintah, APH, Lembaga Kemasyarakatan, dan Lembaga Keagamaan agar bahu - membahu menyadarkan masyarakat kita mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tanimbar.
"Hati kita teriris menyaksikan sejumlah persoalan yang menimpa generasi milenial di Bumi Duan - Lolat ini. Mereka terpaksa hadapi masalah sosial yang rumit dan beban psikologis yang teramat berat di usia dini. Mari bersinergi bersama. Usaha kita tidak hanya sebatas meminimalisir persoalan. Jauh lebih baik bila kita bisa capai angka zero/nol di tahun - tahun mendatang, " tutupnya. (IM146)
Editor : Investigasi Mabes