InvestigasiMabes.com |Lampung Selatan - Mayoritas perangkat Desa di wilayah Lampung Selatan sudah tak kuasa menahan kesabaran atas belum diberikannya gaji mereka sejak bulan Januari 2024, begitu juga dengan tidak jelasnya kucuran dana bagi hasil (DBH) pajak yang selama belasan tahun ini lancar dikucurkan ke 256 Desa di kabupaten itu.
Dikutip dari KBNI-news,belum diterimanya gaji dan DBH yang semestinya sudah cair sejak awal bulan Januari, telah menimbulkan keresahan tersendiri di jajaran aparat pemerintahan Desa kabupaten setempat.
Salah satu aparat pemerintahan Desa mengaku, belum pernah ada sejarahnya dalam 15 tahun belakangan ini,bahkan sejak Kabupaten Lamsel berdiri,Dana bagi hasil (DBH) pajak dari pemkab untuk Desa terhambat, tetapi faktanya hari ini hal di luar kebiasaan itu terjadi.
Aparatur pemerintahan Desa menginginkan Pemkab Lamsel bersikap terbuka, seperti kabupaten lain,Mereka juga mempertanyakan mengapa dana DBH itu sampai terlambat, padahal semestinya dana itu sudah ada dan diberikan untuk masing-masing Desa.
Persoalan Pemkab Lamsel, menurut aparat Desa, sebenarnya bukan hanya menyangkut DBH, tetapi juga gaji perangkat Desa yang belum dibayar sejak bulan Januari hingga hari ini.
“Gaji belum di bayar dari bulan Januari untuk seluruh perangkat Desa di Lampung Selatan sampai hari ini. Cobalah diberitahu kepada kami, apa persoalannya sehingga semuanya belum di bayarkan,DBH belum, gaji juga belum. Ada apa ini Kabupaten Lampung Selatan,” tanya seorang perangkat Desa.
Mirisnya lagi, kabupaten ini belum juga memberikan upah kerja (UP) untuk petugas yang memungut pajak ke masyarakat.
“Ya semestinya, kalau tahun-tahun lalu, nggak pernah terlambat,UP itu dibayar di akhir bulan, sekarang semua terlambat. Uang pajak itu kan dari masyarakat, sudah diserahkan terus kemana bagi hasilnya, dimana UP-nya, dimana juga gaji perangkat desa sudah tiga bulan ini belum diterima,” imbuhnya.
Menurut penelusuran, hampir beberapa tahun belakangan gaji ratusan bahkan ribuan perangkat Desa di Lampung Selatan selalu terlambat diberikan.
Dan saat ini, ribuan perangkat Desa se-Lampung selatan menagih hak mereka kepada pemerintah Daerah.(Tim).
Editor : Investigasi Mabes