InvestigasiMabes.com l Saumlaki -- Kisruh perihal tuntutan pembayaran ganti rugi atau kompensasi atas terganggunya aktivitas masyarakat petani rumput laut sebagai akibat dari kegiatan survey yang dilakukan oleh PT. TAKA di seputaran area budidaya rumput laut milik masyarakat desa Lermatan Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku akhirnya menemukan titik terang.Kepada Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Agustinus Songupnuan, ST., MT di ruang rapat Sekda Jl. Ir. Soekarno Saumlaki, Rabu, 15/5/2024 pukul. 16.00 wit s/d pukul. 20.27 wit sejumlah kejanggalan perihal data jumlah petani rumput laut serta jumlah longlainya terungkap secara jujur oleh para petani rumput laut itu sendiri.
Kepada Sekda, mereka (para petani rumput laut-red) mengakui bahwa; "tim yang dikirim oleh pihak perusahaan yang terdiri dari Pemerintah Desa Lermatan, OPD teknis Pemda Kepulauan Tanimbar serta perwakilan perusahaan, ada yang melakukan perhitungan dengan cara hanya menaksir jumlah longlai dengan patokan rak pertama untuk seluruh rak yang dimiliki oleh setiap petani rumput laut dan tidak dihitung secara teliti setiap longlainya".Diakui pula bahwa informasi yang mereka peroleh dari pendamping rumput laut dari Dinas Perikanan Kepulauan Tanimbar bahwa; "meski petani rumput laut yang sudah lama tidak beraktivitas, namun memiliki area budidaya rumput laut pun didata, mengingat pemilik dan area tersebut telah terdata di pusat".
Selain sejumlah kejanggalan di atas yang memicu terjadinya spekulasi data jumlah petani yang aktif melakukan kegiatan budidaya rumput laut, diakui pula bahwa ada praktik "titipan" dari sejumlah oknum masyarakat yang bukan petani rumput laut yang turut memperkeruh suasana dan mempengaruhi terhambatnya proses pembayaran ganti rugi atau kompensasi oleh pihak PT. TAKA dan PT. INPEX. Tbk kepada mereka yang benar-benar menggantungkan hidup dari hasil budidaya rumput laut.Akibat dari ulah para oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi tersebut untuk meraup keuntungan, mereka (para petani rumput laut-red) merasa menyesal telah menyudutkan Pak. Aron Kelitadan yang tidak bersalah.
Pertemuan masyarakat petani rumput laut asal Desa Lermatan bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu diwarnai aksi saling tuding yang alot diantara mereka, pasalnya ada sebagian petani yang meminta pembayaran ganti rugi atau kompensasi dilakukan per longlai Rp. 500.000,- dan ada pula sebagian yang menginginkan pembayaran dilakukan secara glondongan Rp. 20.000.000,- atau Rp. 30.000.000,- per orang.Songupnuan akhirnya dapat menengahi selisih paham antar sesama petani rumput laut itu dengan memberikan win-win solution antara lain perbaikan data jumlah petani rumput laut dan longlainya secara riil serta akan menyampaikan hasil kesepakatan petani rumput laut perihal pembayaran ganti rugi atau kompensasi sebesar Rp. 500.000,- per longlai kepada pihak PT. TAKA dan PT. INPEX. Tbk sambil menunggu tembusan surat Pemerintah Desa Lermatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang ditujukan kepada pihak perusahaan perihal kesepakatan pembayaran ganti rugi atau kompensasi Rp. 500.000,-/longlai. (IM. 125).
Editor : Investigasi Mabes