Investigasimabes.com l Jepara -- Direktur PT. BPR Bank Jepara Artha diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, sehingga Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat (LBHIM) Koordinator Wilayah (Korwil) Jawa Tengah membuka posko pengaduan bagi nasabah Bank Jepara Artha. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya hukum yang akan ditempuh oleh LBHIM pusat dan Korwil Jawa Tengah untuk melaporkan bank plat merah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah tersebut.16/05/2024.Dalam sebuah jumpa pers, Minggu, 13/05/2024 dikantor perwakilan korwil LBHIM Jateng, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat (LBHIM), Ahmad Gunawan, yang didampingi oleh Ketua Korwil LBHIM Jawa Tengah, Sofian Hadi, mengungkapkan kepada awak media bahwa rumor dan berita di media online tentang kecemasan nasabah PT. BPR Bank Jepara Artha yang sedang diambang bangkrut, diduga karena adanya penyimpangan dan tindak pidana korupsi.
Lembaga bantuan hukum Indonesia Menggugat ( LBHIM ) Korwil Jateng membuka posko pengaduan sudah sejak awal maret 2024 dan sudah banyak yang mengadu baik secara online maupun off line dan telah mengadvokasi data nasabah yang telah menguasakan kepada LBHIM.Terkait hal ini ada dugaan FRAUD yang diduga oleh mantan Direktur PT. BPR Bank Jepara Artha yang telah di pecat namun belum pernah dilaporkan ke yang berwajib, modusnya dengan memanipulasi analisa APPRAISAL agunaan secara tidak wajar sehingga menjadi macet kreditnya."Ahmad Gunawan menegaskan bahwa LBHIM siap mendampingi dan membantu nasabah yang dirugikan dalam proses hukum yang akan dilakukan terhadap PT. BPR Bank Jepara Artha.
Dengan dibukanya posko pengaduan ini, diharapkan nasabah yang mengalami kerugian akibat dugaan korupsi di Bank Jepara Artha dapat melaporkan permasalahan mereka, sehingga LBHIM dapat mengumpulkan data bukti - bukti dan informasi yang diperlukan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen LBHIM dalam memberantas korupsi dan memastikan bahwa hak-hak nasabah terlindungi.Dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk mark up pembelian pengadaan lahan, LBHIM Pusat akan melaporkan ke pihak yang berwenang. Dalam dugaan tindak pidana korupsi mengenai mark-up pengadaan lahan sejak awal sudah kami ketahui pihak kami telah menerima banyak informasi, keterangan dari pihak pemilik lahan sebelumnya, dan persoalan tidak sehatnya Bank Jepara Artha laporan dari nasabah yang merasa khawatir dengan situasi keuangan PT. BPR Bank Jepara Artha yang tidak sehat diambang kebangkrutan.
"Kami telah menerima sejumlah laporan dari nasabah yang merasa tidak tenang dengan kondisi bank ini, terutama setelah munculnya berita tentang potensi kebangkrutan dan dugaan penyimpangan yang terjadi. Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas demi melindungi hak-hak nasabah," ujarnya.Sofian Hadi menambahkan bahwa posko pengaduan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menerima laporan, tetapi juga sebagai pusat informasi dan pendampingan hukum bagi nasabah. "Kami akan memberikan pendampingan hukum yang diperlukan bagi nasabah yang ingin menuntut keadilan. Kami juga akan memastikan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan serius," jelasnya.
Selain itu, LBHIM akan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk mengusut tuntas kasus ini. "Kami akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa dugaan korupsi ini diusut secara transparan dan akuntabel," tambah Ahmad Gunawan.Dengan langkah-langkah ini, LBHIM berharap dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi para nasabah yang dirugikan serta membantu memperbaiki sistem perbankan di daerah tersebut. "Kami mengajak semua nasabah yang merasa dirugikan untuk melapor ke posko pengaduan kami, agar kami dapat mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengambil tindakan hukum yang tegas," tutupnya. Part II (Masdur).
Editor : Investigasi Mabes