InvestigasiMabes.com | Jepara - Pada hari Rabu, 22/05/2024 DPD Yayasan Buser Indonesia Kabupaten Jepara melakuakn audiensi dengar pendapat dengan DPRD dan SKPD di ruang rapat DPRD Kabupaten Jepara terkait Kondisi Pasar Bangsri saat ini yang sangat memprihatinkan dan terbengklai. Sejauh ini anggaran yang telah terpakai baru sekitar Rp 40 miliar. Tahun 2018 dikucur Rp 11 miliar, 2019 Rp 24 miliar, dan 2021 Rp 5 miliar dan tahun 2023 Rp 13 miliar. Sementara proyeksi anggaran yang dibutuhkan untuk membangun pasar itu sekitar Rp 80 miliar. Namun proyek tersebut masih belum selesai dan masih menunggu kucuran dana dari APBD Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. 23/05/2024.
Audensi yang berlangsung siang ini dipimpin oleh H. Ahmad Fauzi dan dihadiri oleh anggota Komisi D, serta SKPD terkait dari Dinas PUPR Bidang Cipta Karya, Bagian Pembangunan Pemda, dan Bappeda Jepara. Dalam pembukaannya, pimpinan rapat menyatakan bahwa hasil rapat akan bersifat terbuka dan disepakati oleh para peserta rapat.
Siho. Perwakilan buser Indonesia mengatakan bahwa sebagai kontrol sosial diatur mengenai peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Pasal 41 UU Tipikor memberikan hak kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).
Wahyu, salah satu perwakilan anggota DPD Buser Indonesia, mengapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara atas terlaksananya audensi ini. "Sebetulnya kami sudah mengajukan sejak Januari, tetapi baru hari ini mendapat jadwal audensi dan kebetulan SKPD terkait hadir, jadi sudah pas untuk saling diskusi," jelasnya.
Hariyanto, anggota DPD Yayasan Buser Indonesia lainnya, menyampaikan pendapat mengenai fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Jepara terhadap pekerjaan pembangunan Pasar Bangsri pada tahun anggaran 2019 yang sudah berjalan, dan juga menanyakan anggaran pada tahun 2023 yang disahkan pada tahun 2022.
"Pengawasan dari Dewan dan Dinas terkait terhadap Pasar Bangsri diduga tidak maksimal sehingga terjadi kesalahan konstruksi dari bawah ke atas pada tahun 2019. Pada tahun 2023, ada pekerjaan pelapisan atap yang diduga menghamburkan uang negara. Seharusnya, ketika ditemukan kesalahan pada pekerjaan tahun 2019, harus dibenahi dari awal. Perencana, pelaksana proyek, dan pengawas harus bertanggung jawab. Dengan nilai proyek hampir 24 miliar rupiah, seharusnya ada garansi. Jangan main-main dengan keselamatan nyawa manusia. Ini pasar yang akan digunakan oleh masyarakat. Jangan asal jadi!" tegasnya.
Kabid Cipta Karya menanggapi bahwa bahan atap yang digunakan pada tahun 2019 adalah polyester yang dianggap mampu meredam suara ketika hujan.
"Pada tahun 2018 juga sudah menggunakan bahan polyester yang mampu menahan suhu panas matahari dan meredam suara ketika hujan. Sehingga pekerjaan lanjutan tahun 2019 juga menggunakan bahan yang sama. Pekerjaan pelapisan atap juga sudah berkoordinasi dengan BPK dan dinyatakan dapat dilaksanakan. Pada tahun 2023, juga tidak ditemukan temuan oleh BPK," ungkap Hanief.
Novel, perwakilan dari Bagian Pembangunan, menjelaskan bahwa pembangunan Pasar Bangsri menjadi proyek prioritas yang diawasi oleh TP4D dari Kejaksaan dan dinyatakan bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan baik.
Namun, menurut Yayasan Buser Indonesia, di lapangan ditemukan beberapa kejanggalan konstruksi yang salah dan diduga membahayakan ketika ditempati. Hal ini dikuatkan dengan bukti foto temuan dan hasil ringkasan temuan yang dibagikan kepada para peserta yang hadir dalam audensi tersebut.Ungkapnya.
Anggota Komisi D sepakat agar ditemukan solusi tepat sehingga masyarakat dapat menggunakan Pasar Bangsri dengan aman dan nyaman.
Karena keterbatasan waktu, rapat dengar pendapat disepakati untuk diakhiri. Yayasan Buser Indonesia meminta kepada DPRD Kabupaten Jepara agar segera dilakukan kajian teknis ulang dengan mendatangkan ahli dari akademisi yang independen.Tutupnya.
Editor : Investigasi Mabes