InvestigasiMabes.com | Balam Jaya - Kepolisian Sektor Tambang dan Polres Kampar diminta menindak dan menertibkan aktivitas Galian C yang diduga tidak memiliki izin atau Illegal di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Kapolsek diminta bergerak dan Menindak Aktivitas Galian C yang diduga tidak berizin ini, harus segera ditindak dan ditertibkan kata salah seorang warga masyarakat yang tidak mau identitasnya dituliskan, ini dapat merusak lingkungan dan merugikan negara karena tidak ada kontribusi Pemasukan Asli Daerah (PAD) untuk Desa ini ungkapnya.
Untuk diketahui bahwa para pemilik Tambang Galian C wajib memiliki IUP dan IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pelaku penambangan Galian C tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah.
Penambangan galian C tanpa izin dapat merusak lingkungan hidup dan mengancam kemaslahatan masyarakat sekitar.
Penambangan galian C tanpa izin dapat menyebabkan perubahan topologi lahan, mempercepat terjadinya erosi tanah, dan memberikan dampak serius terhadap lingkungan, gejolak sosial, dan ekonomi di masyarakat.
Untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan C, pemilik harus terlebih dahulu memperoleh Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) atau Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba, pada Pasal 158 disebutkan bahwa ‘Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.
Selain itu, Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3 miliar dan paling banyak Rp.10 miliar.
Berdasarkan Pasal 12, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I yaitu Pemerintah Daerah Tingkat I melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Tingkat I harus berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.
Camat Tambang Jamilus, ketika dikonfirmasi terkait aktivitas Tambang Galian C di Desa Sungai Pinang yang merupakan wilayah kerjanya mengaku itu sudah memiliki izin.
Sementara Kabid Minerba Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diondo Simatupang, ST ketika dikonfirmasi terkait kegiatan aktivitas penambangan galian C di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar apakah sudah ada perizinannya, menurutnya dari hasil pengecekan yang dilakukan itu nggak ada izin.
Kapolsek Tambang AKP ASRIL SYAHPUTRA, SH melalui Kanit Intelkam Aipda J. SIANIPAR ketika dikonfirmasi via WhatsApp terkait adanya aktivitas Galian C Illegal di Wilayah Hukumnya hingga berita ini ditulis belum memberikan jawaban. (Tim)
Editor : Investigasi Mabes