InvestigasiMabes.com | Banyuwangi, 23 November 2024 – Kekecewaan dan pertanyaan besar tengah menyelimuti masyarakat Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah, Banyuwangi. Permohonan mereka untuk melakukan hearing terkait dugaan pembabatan liar di area perkebunan PT Perkebunan Kalibendo hingga kini tak kunjung mendapat respons dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi.
Permohonan hearing yang diajukan sejak beberapa minggu lalu tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak adanya transparansi dan tindakan tegas terkait dugaan penggundulan hutan dalam skala besar yang dilakukan oleh pihak PT Perkebunan Kalibendo. Pasalnya, pembabatan ini diduga mencakup ratusan hektare lahan yang ditumbuhi pohon karet, cengkeh, kopi, bambu, serta pohon besar lainnya.
Salah satu masyarakat Kampunganyar, Saleh Supriyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya merasa diabaikan oleh DPRD. “Kami sudah berupaya mengajukan surat permohonan resmi agar DPRD mengadakan hearing, tapi hingga kini tidak ada kejelasan. Kami hanya ingin masalah ini dibahas secara terbuka dan transparan,” ujarnya.
Ketiadaan respons dari DPRD memicu spekulasi dan kecurigaan di kalangan masyarakat. Apakah ada kepentingan tertentu yang membuat DPRD bungkam? Mengingat, isu ini berkaitan dengan potensi pelanggaran hukum yang serius, termasuk UU Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan.
Lembaga Pemberdayaan dan Kreativitas Masyarakat Indonesia (LPKMI) juga turut angkat bicara. Ketua LPKMI, Yuha Auliniya, menyayangkan sikap DPRD yang terkesan acuh. “Seharusnya DPRD menjadi lembaga yang mendengarkan dan mewakili suara rakyat. Dengan diamnya mereka, ada kesan kuat bahwa kepentingan korporasi lebih diutamakan daripada kepentingan lingkungan dan masyarakat,” tegas Yuha.
Masyarakat Kampunganyar menuntut DPRD segera menjadwalkan hearing terbuka agar seluruh fakta dapat diungkap. Mereka juga mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi independen terkait aktivitas PT Perkebunan Kalibendo.
“Jika DPRD tidak segera mengambil tindakan, kami tidak akan tinggal diam. Aksi turun ke jalan akan menjadi pilihan terakhir jika aspirasi kami terus diabaikan,” pungkas Saleh.
Dengan kondisi ini, masyarakat Banyuwangi kini menantikan jawaban: apakah DPRD akan berpihak kepada rakyat dan lingkungan, atau justru terus larut dalam diamnya?.
Sangat di sayangkan Ketua DPRD Banyuwangi Nomer tidak aktif saat tim media berupaya mengkonfimasi melalui pesan what's .( Red )
Editor : Investigasi Mabes