InvestigasiMabes.com | Jepara – Aduan masyarakat terkait berbagai isu di Desa Mayonglor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, yang disampaikan oleh organisasi Jam’iyah Anti Korupsi (JANTIKO), hingga kini belum ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jepara. Ketika dikonfirmasi oleh tim Investigasi_Mabes.com, Plt. Inspektorat Jepara menyatakan bahwa pihaknya "menunggu arahan" dari Penjabat (Pj.) Bupati Jepara. 14/12/2024.
Tri Agus Budianto, Petinggi Desa Mayonglor, mengungkapkan bahwa dirinya telah mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Inspektorat Jepara terkait aduan tersebut. Namun, hingga saat ini permohonan itu belum dipenuhi. “Kami sudah mengajukan permohonan untuk segera diperiksa, tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut karena pihak Inspektorat menyatakan masih menunggu arahan dari Pj. Bupati,” jelas Tri Agus pada Jumat (13/12/2024).
Aksi “Gerakan Jum’at Keramat” oleh JANTIKO Menanggapi isu di Desa Mayonglor, JANTIKO yang dikomandani oleh Kang Ipul menggelar aksi bertajuk Gerakan Jum’at Keramat. Mereka memasang spanduk berukuran besar (3x4 meter) di berbagai lokasi strategis di desa tersebut, termasuk di depan balai desa Mayonglor. Salah satu spanduk bertuliskan tuntutan keras: "BUBARKAN BPD".
Selain itu, JANTIKO juga menyoroti kekosongan jabatan Carik atau Sekretaris Desa (Sekdes) yang mereka klaim sudah lebih dari empat tahun. Spanduk lain dengan ukuran 1x4 meter menyebutkan: "Sudah Lebih Dari Kurun Waktu 4 Tahun, Desa Mayonglor Tidak Punya Carik/Sekdes".
Namun, klaim ini dibantah oleh Tri Agus Budianto. Ia menyatakan bahwa kekosongan jabatan Carik/Sekdes hanya terjadi selama 2,5 tahun, sejak wafatnya pejabat sebelumnya, Bp. Djuadi, pada tahun 2021. “BPD juga masih aktif dan belum habis masa tugasnya,” tambahnya.
Investigasi lebih lanjut oleh Investigasi_Mabes.com mengungkap bahwa kekosongan jabatan Carik/Sekdes Desa Mayonglor terjadi setelah meninggalnya Bp. Djuadi saat pandemi Covid-19. Hingga kini, tugas Carik masih dipegang oleh Sdr. Djumari, yang juga menjabat sebagai Modin Dukuh Karang Panggung.
Sementara itu, terkait jabatan BPD, salah seorang tokoh masyarakat (Tomas) yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pemilihan terakhir BPD dilakukan pada tahun 2017. Perangkat desa lainnya juga membenarkan informasi tersebut.
JANTIKO dan masyarakat juga menyoroti proyek desa yang dinilai tidak transparan. Mereka menuduh bahwa pelaksanaan proyek dilakukan oleh kelompok tertentu yang ditunjuk langsung oleh Petinggi Desa tanpa melalui prosedur yang benar. Selain itu, ada tuduhan mark-up anggaran pembangunan.
Tri Agus Budianto membantah keras tuduhan tersebut. “Isu ini tidak benar. Saya siap bertanggung jawab atas semua pelaksanaan proyek di desa kami,” tegasnya.
Masyarakat Desa Mayonglor juga mengkritik pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mereka klaim hanya dilaksanakan satu kali selama dua periode jabatan Petinggi Desa. Ketika dikonfirmasi, Tri Agus hanya menyatakan bahwa program telah dilaksanakan sesuai jatah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Kang Ipul, sebagai pembina dan penasehat JANTIKO, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal dan mendorong terciptanya pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. “Kami akan mendatangi Inspektorat Jepara, Tipikor Polres Jepara, dan Jampidsus Kejari Jepara untuk menanyakan tindak lanjut dari aduan kami,” ujarnya.
Jika tidak ada langkah konkret dari pihak terkait, JANTIKO berencana mengadakan aksi lanjutan bertajuk "Jum’at Keramat part #2" pada pekan depan.
Kasus ini mencerminkan adanya gesekan antara masyarakat dan pemerintahan Desa Mayonglor, terutama dalam isu transparansi dan akuntabilitas. Semua pihak diharapkan dapat segera menemukan solusi yang adil demi kebaikan bersama. Investigasi_Mabes.com akan terus memantau perkembangan kasus ini. (BA'DI)
Editor : Investigasi Mabes