InvestigasiMabes.com | Rimbo Panjang - PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) dipercaya mengerjakan proyek Tol Pekanbaru–Rengat karena beberapa alasan strategis dan teknis yang mencerminkan keunggulan perusahaan dalam proyek infrastruktur besar.
PT HKI merupakan anak perusahaan PT Hutama Karya (Persero), yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola dan membangun ruas-ruas tol Trans-Sumatera. Hutama Karya telah membuktikan kapabilitasnya dalam membangun berbagai ruas tol lain di Sumatera, seperti Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dan Tol Palembang–Indralaya. Sebagai bagian dari grup Hutama Karya, HKI memiliki pengalaman yang relevan untuk mendukung keberhasilan proyek.
Proyek Ruas Tol Pekanbaru–Rengat sepanjang 175 km ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera. PT HKI, sebagai bagian dari perusahaan pelat merah, dipercaya karena sejalan dengan visi dan misi pemerintah dalam membangun infrastruktur nasional yang berkualitas.
Namun disayangkan, ternyata PT HKI dalam melaksanakan pekerjaan penimbunan Badan Jalan Ruas Tol Pekanbaru-Rengat, yang titik awalnya berada di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang tersebut diduga menggunakan material tanah timbun dari hasil Tambang/Galian C Illegal.
Hal ini memunculkan pertanyaan dari sekelompok masyarakat, karena tempat mobil yang mengambil Tanah timbun tersebut diduga tidak memiliki izin.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, melalui Kepala Bidang Mineral Dan Batubara Ismon Diondo Simatupang, ST ketika dikonfirmasi via WhatsApp terkait lokasi Galian C berdasarkan titik koordinat tempat pengambilan tanah timbun oleh Armada Truck PT HKI, menyatakan bahwa itu belum ada izin.
Apabila usaha tambang tidak memiliki izin yang sah, maka produk yang dihasilkannya dianggap ilegal. Dalam konteks hukum di Indonesia, aktivitas pertambangan tanpa izin melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang merupakan revisi dari UU No. 4 Tahun 2009.
Menurut Pasal 158 UU Minerba, setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (IUP, IUPK, atau izin lain yang sesuai) dapat dikenakan sanksi pidana berupa: Pidana penjara paling lama 5 tahun, dan Denda paling banyak Rp.100 miliar.
Produk tambang dari aktivitas ilegal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga sering kali tidak memenuhi standar lingkungan, keselamatan kerja, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Jika produk tersebut dijual atau diedarkan, itu dianggap sebagai hasil dari kegiatan yang melanggar hukum, sehingga seluruh rantai distribusinya juga dapat dianggap ilegal.
Penambangan ilegal sering merusak lingkungan karena tidak adanya pengawasan ketat. Negara kehilangan pendapatan berupa pajak dan royalti dari aktivitas tambang ilegal. Sementara Pelaku, pembeli, atau pihak yang terlibat dapat dikenai sanksi hukum.
Project Manager PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) Eka Dharma ketika dikonfirmasi Tim Media via WhatsApp, hingga berita ini ditulis belum memberikan jawaban.
Sementara Kapolsek Tambang AKP Asril Syahputra ketika dikonfirmasi terkait izin Tambang/ Galian C yang ada di wilayah kerjanya hingga berita ini ditulis belum memberikan jawaban.
Untuk diketahui bahwa peran Kapolsek dalam menangani aktivitas Galian C ilegal yang ada di wilayah hukumnya mencakup beberapa aspek, diantaranya Penegakan Hukum. Kapolsek bertanggung jawab menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas galian C ilegal sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menyusun strategi untuk menghentikan aktivitas ilegal, termasuk mengamankan lokasi, menyita alat berat, dan menindak para pelaku.
Kapolsek harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Dinas ESDM), Satpol PP, dan aparat penegak hukum lainnya untuk menindak aktivitas ilegal. Jika diperlukan, Kapolsek dapat melibatkan instansi seperti kepolisian tingkat Polres atau Polda untuk penanganan kasus yang lebih baik kompleks.
Kapolsek dapat mengadakan patroli rutin di wilayah rawan untuk mencegah aktivitas galian ilegal. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dampak negatif galian ilegal terhadap lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi.
Aktivitas galian C ilegal sering memicu konflik antara masyarakat, pemilik lahan, dan pengelola. Kapolsek bertugas menjaga keamanan dan ketertiban serta memediasi jika terjadi konflik.
Kapolsek wajib responsif terhadap laporan masyarakat terkait aktivitas galian ilegal. Hal ini termasuk memastikan laporan diproses sesuai prosedur.
Jika Kapolsek tidak menindak aktivitas galian C ilegal, maka hal tersebut merupakan pelanggaran etik dan hukum, dan bisa diduga terlibat dalam membekingi aktivitas Illegal tersebut.** Tim
Editor : Investigasi Mabes