InvestigasiMabes.com l Pekanbaru -- Dugaan praktik makelar proyek yang melibatkan nama institusi besar seperti Polda Riau dan Kejati Riau menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Narasi percakapan yang menyebut proyek SMA dikendalikan oleh pihak Polda, sedangkan proyek SMK oleh pihak Kejati, mengundang desakan publik untuk investigasi tuntas agar institusi terkait terbebas dari tuduhan keterlibatan dalam praktik ini.Kisah bermula dari permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK, di mana seorang siswa berprestasi gagal diterima di sekolah dekat tempat tinggalnya. Orang tua siswa tersebut mendatangi Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk meminta klarifikasi. Namun, ia justru diarahkan oleh seseorang yang mengaku sebagai Ketua PPDB. Beberapa hari tanpa jawaban, informasi mengarah kepada sosok Rinaldi, yang diduga makelar proyek di lingkungan Disdik.
Rinaldi diduga mengedarkan brosur pembangunan proyek kepada pihak luar dengan tawaran fee 17% per paket. Bahkan, ia menyebut proyek-proyek tertentu sudah dibagi oleh pihak Polda Riau dan Kejati Riau kepada rekanan masing-masing. Informasi ini memperburuk citra institusi, sehingga masyarakat mendesak Polda Riau dan Kejati Riau mengusut tuntas sosok Rinaldi dan mengklarifikasi keterlibatan institusi mereka.Ketika dikonfirmasi, Kepala Kejati Riau membantah isu tersebut, sementara Kapolda Riau belum memberikan tanggapan. Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau juga mengaku akan mendalami apakah Rinaldi benar pegawai Disdik.
Masyarakat berharap kasus ini diusut secara profesional dan transparan agar tidak ada pihak yang mencoreng institusi penegak hukum maupun dunia pendidikan.** Tim
Editor : Investigasi Mabes