InvestigasiManes.com l Jakarta --
Yang Terhormat,Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto
Jakarta, Kami memahami dan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, termasuk melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp 306 triliun yang memangkas anggaran infrastruktur dan transportasi secara drastis berpotensi melemahkan perekonomian rakyat dan memperburuk kesejahteraan masyarakat miskin.
Pemotongan anggaran ini bukan sekadar soal penghematan, tetapi menyangkut kehidupan sehari-hari jutaan rakyat Indonesia, terutama mereka yang bergantung pada transportasi umum dan infrastruktur dasar.
1. Dampak Pemangkasan Anggaran Kementerian Perhubungan
Anggaran Kementerian Perhubungan dipangkas Rp 17,9 triliun, dari semula Rp 31,5 triliun menjadi hanya Rp 5,7 triliun. Pemotongan ini mengancam keberlangsungan subsidi transportasi, yang memiliki peran vital bagi masyarakat kelas bawah dan daerah terisolasi.
Dampak nyatanya:
Seluruh subsidi transportasi dihapus, termasuk angkutan perkotaan, perintis udara, perintis laut, dan subsidi bahan bakar bagi transportasi umum.
Jutaan rakyat berpenghasilan rendah kesulitan mobilitas, karena tarif transportasi naik drastis.
Pekerja sektor transportasi terancam kehilangan pekerjaan akibat berkurangnya operasional layanan angkutan.
Kawasan terisolasi makin tertinggal, karena akses transportasi semakin terbatas.
Disparitas harga barang semakin lebar, karena distribusi barang menjadi lebih mahal.
Transportasi bukan hanya soal perjalanan, tetapi soal akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keselamatan. Tanpa subsidi, masyarakat miskin akan semakin sulit berkembang.
2. Infrastruktur Jalan dan Rel Rusak, Tapi Anggaran Dipangkas
Anggaran Kementerian PUPR juga dipangkas Rp 81,3 triliun, dari Rp 110,9 triliun menjadi Rp 29,6 triliun.
Pemotongan ini akan menghambat perbaikan jalan dan rel kereta yang rusak, seperti banjir yang melumpuhkan jalur KA di Grobogan, Jawa Tengah. Tanpa anggaran yang memadai, infrastruktur akan semakin memburuk, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kecelakaan akibat jalan rusak.
Program Inpres Jalan Daerah (IJD) yang bertujuan memperbaiki jalan daerah justru terancam gagal, padahal ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan daerah.
3. Keselamatan Transportasi Dipertaruhkan
Anggaran untuk keselamatan transportasi juga terpangkas drastis, padahal kecelakaan lalu lintas menjadi pembunuh utama anak muda Indonesia.
Data Korlantas Polri (2024) menunjukkan:
39,48% korban kecelakaan adalah pelajar dan mahasiswa (usia 6-25 tahun).
39,26% korban kecelakaan adalah pekerja usia produktif (25-55 tahun).
Setiap jam, 4 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas.
Minimnya anggaran keselamatan transportasi akan memperburuk situasi ini. Operasi pemeriksaan kendaraan (ramp check), pemeliharaan infrastruktur perkeretaapian, hingga investigasi kecelakaan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bisa terhenti akibat kekurangan dana.
Tanpa perhatian serius terhadap keselamatan, kita hanya akan menunggu lebih banyak korban jiwa akibat kecelakaan yang bisa dicegah.
4. Tanpa Infrastruktur dan Transportasi, Indonesia Emas 2045 Hanya Mimpi
Arah kebijakan 2045 menempatkan Program Makan Bergizi Gratis, Ketahanan Pangan, Energi, Perumahan, dan Pertahanan sebagai prioritas utama. Namun, infrastruktur dan transportasi justru tidak termasuk dalam prioritas.
Bagaimana mungkin program pangan, kesehatan, dan pendidikan bisa berjalan tanpa akses transportasi dan infrastruktur yang memadai?
Sejarah membuktikan, negara maju adalah negara dengan sistem transportasi dan infrastruktur yang baik. Mobilitas yang efisien adalah pondasi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan daya saing global.
5. Alternatif Penghematan yang Lebih Adil
Efisiensi anggaran memang penting, tapi jangan mengorbankan kebutuhan dasar rakyat. Ada banyak cara lain untuk berhemat tanpa memangkas subsidi transportasi dan infrastruktur, seperti:
✅ Kurangi fasilitas pejabat negara yang tidak esensial, seperti mobil dinas mewah dan perjalanan dinas yang tidak mendesak.✅ Efisiensi belanja barang dan jasa di kementerian/lembaga yang kurang berdampak langsung pada rakyat.
✅ Alihkan sebagian subsidi BBM ke subsidi angkutan umum, karena data menunjukkan 93% subsidi BBM justru dinikmati pemilik kendaraan pribadi.
Harapan untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto
Bapak Presiden, rakyat Indonesia butuh jaminan transportasi yang terjangkau, infrastruktur yang layak, dan keselamatan yang terjaga.
Kami mendukung Program Makan Bergizi Gratis, tetapi mohon agar anggaran infrastruktur, transportasi, dan keselamatan tidak ikut dipangkas. Jangan sampai niat baik pemerintah justru menambah kesulitan bagi rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada transportasi umum dan infrastruktur dasar.
Negara ini bukan hanya butuh makanan bergizi, tetapi juga jalan yang bisa dilalui, transportasi yang bisa dijangkau, dan keselamatan yang terjamin.
Kami percaya, dengan kepemimpinan yang tegas dan bijaksana, Bapak Presiden dapat mengambil keputusan terbaik tanpa mengorbankan sektor krusial bagi rakyat.
Hormat kami,*Djoko Setijowarno*
Akademisi Teknik Sipil Unika SoegijapranataWakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.
Editor : Investigasi Mabes