InvestigasiMabes.com l Pekanbaru -- Gubernur Riau Abdul Wahid tak bisa menyembunyikan kemarahannya saat mengungkap carut-marut keuangan RSUD Arifin Achmad. Utang rumah sakit plat merah ini membengkak hingga Rp130 miliar, dengan Rp60 miliar di antaranya utang obat-obatan. Lebih parahnya lagi, pendapatan sebesar Rp455 miliar dari BPJS Kesehatan tidak bisa diklaim lantaran rumah sakit ngotot menggunakan obat dari vendor pihak ketiga, bukan yang direkomendasikan BPJS."Bagaimana bisa ratusan miliar menguap begitu saja? Rumah sakit ini sudah disubsidi APBD dan APBN, tapi tetap saja terjerat utang. Saya heran, rumah sakit swasta bisa mandiri dalam beberapa tahun setelah berdiri, sementara RSUD Arifin Achmad yang didukung pemerintah malah terus merugi!" semprot Wahid, Rabu (5/3/2025).
Tak hanya itu, Wahid juga menyoroti kelebihan pembayaran jasa pelayanan (Jaspel) sebesar Rp3,8 miliar yang hingga kini belum dikembalikan ke kas BLUD. Menurutnya, insentif tenaga medis harus dibayarkan berdasarkan realisasi pendapatan, bukan sekadar estimasi."Jangan main-main dengan uang negara! Insentif itu harus dibayar sesuai realisasi pendapatan, bukan hitung-hitungan asal yang akhirnya membebani keuangan rumah sakit," tegasnya.
Lebih lanjut, Wahid mendesak agar klaim BPJS yang belum dibayar sebesar Rp40,9 miliar segera diurus, karena itu bisa membantu mengurangi beban utang rumah sakit. Namun, ia juga mempertanyakan mengapa manajemen RSUD tidak mampu mengelola keuangan dengan baik."Yang perlu dicari solusinya adalah bagaimana utang ini tidak semakin bertambah! Jangan sampai rumah sakit ini terus jadi beban daerah tanpa ada perbaikan nyata," pungkasnya.
Instruksi keras dari Gubernur ini menjadi sinyal tegas bahwa RSUD Arifin Achmad harus segera berbenah. Jika tidak, bisa saja ada langkah lebih lanjut untuk menertibkan manajemen rumah sakit yang dinilai amburadul dalam mengelola keuangan rakyat.**
Editor : Investigasi Mabes