WASHINGTON, investigasimabes.com— Presiden Amerika Serikat, Donald Trump berniat mengeluarkan perintah pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 guna membubarkan Departemen Pendidikan AS.
Seperti dikutip dari The Associated Press Sebelumnya, Trump pernah mengolok-olok Departemen Pendidikan sebagai lembaga yang boros dan dipengaruhi oleh ideologi liberal.
Akan tetapi, menyelesaikan pembaruan-nya dengan sangat mungkin memerlukan persetujuan dari Kongres yang telah mendirikan departemen itu pada tahun 1979.
Faktanya tentang Gedung Putih menunjukkan bahwa instruksi itu akan meminta Menteri Pendidikan Linda McMahon untuk melakukan segala tindakan yang dibutuhkan.
Ini bertujuan untuk mendukung penutupan Departemen Pendidikan serta mereposisi otoritas pendidikan kepada pemerintah negara bagian, sekaligus tetap menjaga pengiriman layanan, program, dan manfaat bagi warga Amerika Serikat.
Pemerintahannya dari Trump sebelumnya sudah mengurangi ukuran organisasi itu.
Daya kerjanya dikurangi separuhnya, dan sudah ada penghapusan signifikan di Kantor Hak Sipil serta Institut Ilmu Penegakan Hukum, tempat mereka mengumpulkan informasi seputar perkembangan pendidikannya negeri ini.
(Note: There seems to be an error in your original sentence as "Institut Ilmu Pendidikan" doesn’t match with “Penegakan Hukum”. I have kept them same for accurate translation but please review this part.)
Para pendukung sekolah publik berpendapat bahwa pencopotan program itu dapat menyebabkan siswa ketinggalan di dalam sistem pendidikan AS yang sudah tidak adil secara fundamental.
"Yang ini bukan tentang meningkatkan sistem pendidikan. Yang ini menjamin bahwa jutaan anak tak bakal punya peluang yang setara. Kami nggak tinggal diam biar hal itu terwujud," ujarnya. National Parents Union dalam sebuah pernyataan.
Kantor Putih belum memberikan penjelasan formal tentang peranan apa yang mungkin akan dipindahkan dari Departemen Pendidikan ke departemen lain, atau bahkan kemungkinan untuk menghapusnya sepenuhnya.
Dalam sidang konfirmasinya, McMahon menyatakan bahwa dirinya akan menjaga fokus pada inisiator utama.
Termasukdanauntuksekolahkanurdanhigabmahasiswanur.
Tujuan pemerintah dengan kebijakannya tersebut, sebagaimana dijelaskan, adalah agar Departemen Pendidikan dapat beroperasi secara lebih efisien.
Kementerian itu menyalurkan miliaran dolar tiap tahunnya kepada lembaga pendidikan dan mengelola jumlah mencapai $1,6 triliun berupa kredit untuk pelajar.
Pada saat ini, kebanyakan tugas organisasi itu fokus pada manajemen dana – termasuk pemberian kredit kepada para pelajar serta beragam bentuk bantuan bagi universitas dan daerah pendidikan dasar menengah, yang mencakup segala hal mulai dari pembiayaan makanan sampai dengan dukungan terhadap anak-anak tunawisma di sekolah.
Instansi itu turut berperan signifikan dalam pengawasan pelaksanaan hak-hak warga.
Partai Republik sudah lama mendiskusikan kemungkinan menutup Departemen Pendidikannya.
Iya mengatakan hal itu membuang-buang uang pembayar pajak dan melibatkan pemerintah federal dalam keputusan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara bagian dan sekolah.
Ide tersebut belakangan viral lantaran sekelompok orangtua konservatif meminta tambahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan buah hati mereka.
Di platfornmnya, Trump bersumpah akan membubarkan departemen itu dan memulihkannya kepada pemerintahan negara bagian, di mana sebenarnya mereka harus berada.
Trump menyebut Departemen itu sebagai tempat berkumpulnya orang-orang dengan ideologi ekstrem, fanatik, serta Marxisme yang semakin merambah lewat panduan dan peraturan.
Editor : Investigasi Mabes