investigasimabes.com , Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan Kepala Kepolisian Daerah Banten Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho menjadi Sekretaris Jenderal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP ).
Keputusan ini didasari oleh Surat Perintah Presiden No. 61/TPA tahun 2025 yang mengatur tentang pemberhentian serta pengangkatan pimpinan tingkat madya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 13 Maret 2025.
"Promosi ke posisi pemimpin tingkat menengah tertinggi berlaku mulai saat dilantik," demikian disebutkan oleh Prabowo dalam dokumen tersebut yang dirujuk pada hari Rabu, 19 Maret 2025.
Berikut adalah daftar lengkap dari Pimpinan Tinggi Madya yang ada dalam lingkup KKP:
1. Kepala Staf Gabungan Rudiono Hadisurya Madyatama menjabat sebagai Sekretaris Jenderal
2. Kartika Listriana menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengaturan Ruang Laut (mengambil alih posisi dari Irjen Victor Gustaaf Manoppo);
3. A. Koswara menjabat sebagai Direktur Jenderal Penguatan Kelautan (terkini).
4. Haeru Rahayu menjabat sebagai Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (sebelumnya ia adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya;)
5. Tornanda Syaifullah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (sebelumnya dia adalah Inspektur Jenderal di Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggantikan posisi Budi Sulistiyo).
6. Pung Nugroho Saksono menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Laut dan Ikan;
7. Irjen Lotharia Latif menjabat sebagai Inspektur Jenderal KKP (sebelumnya dia mengepalai Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap);
8. I Nyoman Radiarta menjabat sebagai Kepala Departemen Informasi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Kelautan dan Perikanan;
9. Ishartini sebagai kepala Badan Pemantau dan Pengatur Kualitas Produk Lautan dan Perikanan (meninggal dunia);
10. Trian Yunanda menjabat sebagai Staf Khusus untuk Urusan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (tetap);
11. Irjen Victor Gustaaf Manoppo menjabat sebagai Staf Ahli untuk Bidang Kemasyarakatan serta Hubungan Antarlembaga (sebelumnya pernah menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut); dan
12. Hendra Yusran menjabat sebagai Staf Ahli untuk Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut (tetap).
Keputusan Presiden ini diambil setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengirim surat bernomor R-354/MEN-KP/III/2025 pada tanggal 3 Maret 2025. "Tunjangan jabatan struktural eselon 1 akan diberikan kepada pejabat berurutan dari 1 hingga 9 serta yang ke-11; sedangkan untuk pejabat nomor urut 10 dan 12 juga mendapatkan tunjangan serupa, sebagaimana disebutkan dalam aturan resmi," demikian tertulis dalam Keputusan Presiden tersebut.
Editor : Investigasi Mabes