investigasimabes.com - Perseteruan dalam pengelolaan Apartemen Bale Hinggil telah mencapai tahap yang lebih baru. Melalui kuasa hukumnya, manajemen secara resmi mengadukan seorang warga apartement bernama SH kepada Polda Jawa Timur. Aduan tersebut direkam sebagai laporan polisi dengan nomor registrasi LP/B/543/IV/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR.
"Laporan ini berkaitan dengan kerusakan fasilitas di dalam apartemen yang disebabkan oleh beberapa warga tanpa manajemen yang tepat. Mereka telah menunda pembayaran iurannya mulai tahun 2021, maka dari itu kita memutus pasokan air dan listrik mereka, tetapi bukan layanan esensial, mengacu pada aturan PPJB serta saran Walikota Surabaya," jelas Renald Christopher, penasehat hukum untuk pihak pengelola, Rabu (23/4).
Renald mengatakan bahwa tindakan keras diambil akibat adanya upaya pengrusakannya dengan kekerasan yang dilengkapi ancaman kepada para pegawai security. Video rekaman dari kamera pemantau serta kesaksian orang-orang sudah berhasil diperoleh dan dimasukkan ke dalam dokumen pelaporannya.
Selain itu, pihak pengelola mengungkap sejumlah tuduhan pelanggaran yang disebut-sebut dilakukan oleh grup dengan nama Bale Hinggil Community (BHC). Grup ini dianggap berperilaku seperti geng perampok apartemen.
Menurut Renald, BHC bukan termasuk dalam kategori paguyuban formal atau PPPSRS, serta tidak teregistrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut, mereka mendapati bahwa struktur hukum BHC mengacu pada bentuk Perseroaan Terbatas (PT) yang diperkirakan diciptakan dengan tujuan meraup kontrol atas manajemen Bale Hinggil secara paksa.
Tindak pidana yang dilakukan oleh BHC meliputi pemungutan dana tidak sah dari masyarakat atas nama "percepatan SHMSRS", meskipun seluruh tahapan ini sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah. Di luar hal itu, ada juga tuduhan bahwa mereka sering kali mengancam dan bersikap sombong terhadap penduduk serta pekerja manajemen. Bahkan salah satu kejadian penyerobotan tubuh tertangkap kamera pengawas, dimana beberapa pegawai digeret dan dilecehkan, sedangkan orang-orang tersebut malah memposisikan diri sebagai pihak yang diserang.
Manajemen juga menggarisbawahi kerusakan pada fasilitas apartemen beserta tuduhan adanya pencurian, ditambah dengan usaha mempengaruhi penghuni untuk berhenti membayar iuran service charge dan sinking fund (SCSF). Ceritanya diputar sedemikian rupa sehingga para penghuni merasa dirugikan karena pasokan listrik dan air dicabut, meskipun ini menjadi akibat langsung dari keterlambatan pembayaran sejak tahun 2021.
Penyampaian informasi yang membingungkan serta peredaran materi-materi pemicu konflik pun mendapat perhatian. Dikatakan bahwa BHC sering kali menggalang dukungan dari figur terkenal dan petugas negara menggunakan cerita-cerita distorsi sebagai jika mereka menyuarakan aspirasi semua penduduk, meskipun kenyataannya tidak demikian ketika diperiksa secara langsung.
"Kami sama sekali tidak akan menerima berbagai jenis perilaku premanistik atau tindakan-tindakan melanggar hukum yang meresahkan sebagian besar warga," tegas Renald.
Dia menyebutkan bahwa Bale Hinggil merupakan sebuah apartemen privat, tidak seperti rumah susun bersubsidi. Oleh karena itu, seluruh aturan mengenai pengaturannya sudah diperhitungkan dengan cermat oleh pihak pembuat proyek serta tim manajemennya. "Siapa pun yang berusaha mendukung kelompok tersebut akan dihadapi melalui proses hukum," katanya. "Negara kita adalah negara hukum. Jika ada individu atau grup yang tetap berniat untuk membuat suasana menjadi lebih kacau, maka mereka harus siap bertemu kami dalam persidangan."
Editor : Investigasi Mabes