investigasimabes.com , JAKARTA - Para penasehat hukum dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menantang klaim yang disampaikan oleh mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan tentang modifikasi kesaksian saksi bernama Donny serta Saeful Bahri di area merokok gedung KPK. Mereka kemudian menyatakan tuduhan tersebut. KPK meninjau kembali rekaman CCTV guna mengkonfirmasi keakuratan dari pernyataan itu.
Wahyu Setiawan sebelumnya mengatakan bahwa di area merokok gedung KPK, Donny dan Saeful mendiskusikan modifikasi pada keteranga yang semula menunjukkan bahwa uang suap datang dari Hasto, tetapi akhirnya poin tersebut dihilangkan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Ronny Talapessy, salah seorang pengacara Hasto, tidak yakin dengan klaim Wahyu. Dia menggarisbawahi fakta bahwa setiap modifikasi pada kesaksian mestinya direkam di Berita Acara Pemeriksaan bila memang telah berlangsung.
"Dalam logika tersebut, apabila terjadi perubahan informasi, seharusnya hal itu dicatatkan pada Berita Acara Pemeriksaan selanjutnya. Akan tetapi, dalam penyelidikan yang dilakukan tanggal 12 Januari dan 12 Februari 2020, tidak ditemukan adanya pencatatan semacam itu," jelas Ronny saat sedang memberi kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta, hari Jumat (25/4).Dia mohon kepada Jaksa Penuntut dari KPK agar menampilkan rekaman CCTV demi memperkuat kejelasan dan ketelitian.
"Agar masalah ini menjadi jelas, sebaiknya Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan rekaman CCTV. Bila hal itu tak dapat dilakukan, maka kesaksian tersebut perlu dipertanyakan," tandasnya.
Febri Diansyah, yang merupakan bagian dari kelompok penasehat hukum tambahan, turut mengomentari pernyataan Wahyu tentang pertemuannya dengan Hasto. Ia menyebutkan bahwa pertemuan itu berlangsung di bulan Mei 2019, cukup lama sebelum diskusi soal suap pada September tahun yang sama.
"Pertemuan pada Mei 2019 bersifat non-resmi dan tidak terdapat diskusi khusus mengenai Dapil Sumsel 1. Oleh karena itu, hal tersebut tidak berkaitan dengan tuduhan suap," papar Febri.Dia menyebut bahwa komunikasi awal tentang masalah keuangan berlangsung pada September 2019, sedangkan pertemuannya dengan Hasto terjadi di bulan Mei 2019. "Karena perbedaan waktu yang cukup lama antar kedua acara tersebut, maka tuduhan itu tidak ada hubungan dengan inti kasus," ungkapnya. (tan/jpnn)
Editor : Investigasi Mabes