InvestigasiMabes.com | Jambi – Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI) menggelar aksi damai di depan Mapolda Jambi pada Kamis, 26/06/2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan laporan dugaan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di Kabupaten Bungo pada 25/08/2024 lalu.
Sekretaris Jenderal JARI Hendri Apriyandi dalam orasinya menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kejelasan hukum atas kasus tersebut. Padahal, laporan sudah dilayangkan sejak tahun lalu, dan sejumlah saksi telah diperiksa. Namun, belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan oleh Polres Bungo.
“Sudah hampir setahun kasus ini mandek tanpa kepastian. Ini bukan hanya soal hukum yang stagnan, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Maka kami mendesak Kapolda Jambi untuk mengambil alih langsung penanganan kasus ini,” tegas Sekjen JARI dalam orasinya.
Lucunya, bukannya mengusut, pejabat Pemkab justru bersilat lidah. Alih-alih melakukan evaluasi menyeluruh atau membentuk tim independen investigasi, yang muncul hanya kalimat klise: “akan kami pelajari lebih lanjut.” Seolah dugaan korupsi hanyalah PR anak sekolah yang bisa ditunda hingga malam terakhir.
Wandi Priyanto, Ketua Umum JARI, menyatakan kekecewaannya atas jawaban yang dianggap mengelak dari tanggung jawab institusional. “Ini bukan soal ketidaktahuan personal, tapi pembiaran sistemik. Kalau Sekdis benar tak tahu, maka dua kemungkinan , dia hanya boneka jabatan, atau justru bagian dari sandiwara,” tegas Wandi.
JARI tetap mendesak pencopotan Kepala Dinas Kesehatan, Affifudin, beserta pejabat terkait seperti Kasubag Perencanaan, Bendahara BOK, dan para Kepala Puskesmas yang diduga menikmati keuntungan dari pemotongan ilegal. Tuntutan ini didasarkan pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta PP Disiplin PNS. Sebab menurut JARI, “seseorang bisa salah, tapi sistem yang membiarkan salah adalah musuh negara.”
Kini, bola panas ada di tangan Bupati dan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. Jika aparat penegak hukum dan pejabat daerah memilih netralitas semu, maka yang sedang dibunuh bukan hanya anggaran negara, tapi kepercayaan publik. Dan bila keadilan terus dilipat, jangan heran jika rakyat yang melipatnya menjadi bendera perlawanan.
Editor : RedakturSumber : Team