Maraknya Pelangsir BBM Subsidi di SPBU Kumpulan Pasaman

InvestigasiMabes.com | Pasaman — Aktivitas pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di SPBU Kumpulan, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, semakin marak dan kian meresahkan masyarakat. Warga sekitar mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar untuk kebutuhan harian, sementara diduga kuat bahan bakar subsidi tersebut justru dibawa keluar daerah oleh para pelangsir.

Dari pantauan lapangan dan keterangan warga, setiap kali truk tangki solar tiba, antrean kendaraan pelangsir langsung memadati area SPBU. Akibatnya, warga dan sopir angkutan umum yang benar-benar membutuhkan BBM untuk beraktivitas terpaksa gigit jari karena stok cepat habis.

Ari Yanto, salah satu warga yang juga menjadi narasumber, mengungkapkan keprihatinannya atas lemahnya pengawasan dari pihak terkait.

“Kami sebagai masyarakat kecil sangat dirugikan. Solar cepat habis karena dilangsir dan dibawa keluar Pasaman. Kami heran, kenapa aparat atau oknum yang berwenang seperti tutup mata? Apakah mereka tidak tahu, atau justru sengaja membiarkan?” ujar Ari Yanto dengan nada kecewa.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Mengapa praktik pelangsiran yang jelas-jelas melanggar aturan distribusi BBM subsidi bisa berlangsung terang-terangan tanpa ada tindakan tegas?

Diduga ada pembiaran sistematis dari oknum tertentu yang mestinya bertugas melakukan pengawasan. Jika dibiarkan, bukan hanya masyarakat kecil yang dirugikan, tetapi juga tujuan pemerintah dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada pihak yang berhak akan gagal total.

Pengamat kebijakan publik menilai, lemahnya penegakan hukum terhadap pelangsir dan dugaan keterlibatan oknum menjadi faktor utama maraknya penyimpangan BBM subsidi di berbagai daerah, termasuk di Pasaman.

Kasus ini perlu segera disikapi serius oleh aparat kepolisian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Pertamina. Transparansi dan ketegasan menjadi kunci untuk menutup celah penyalahgunaan yang telah berlangsung lama dan merugikan masyarakat luas.

“Kami berharap pemerintah daerah dan aparat turun langsung ke lapangan, jangan hanya diam di meja. Kami butuh tindakan nyata, bukan sekadar janji,” tegas Ari Yanto menambahkan.

Jika praktik pelangsiran ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin krisis BBM subsidi akan semakin meluas. Masyarakat berharap pihak berwenang segera membuka mata dan bertindak, agar keadilan distribusi energi benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak.