InvestigasiMabes.com | Lampung Timur – Pelantikan 18 pejabat administrator dan pengawas oleh Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah bukan sekadar peristiwa seremonial birokrasi. Di tengah sorotan publik terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah, rotasi ini menjadi taruhan besar: perubahan nyata atau sekadar ganti kursi.
Pelantikan yang digelar di Aula BKPPD, Rabu (17/12/2025), dihadiri Wakil Bupati Azwar Hadi, Sekda Rustam Effendi, serta jajaran pimpinan OPD. Namun di balik formalitas acara, pesan yang disampaikan Bupati jelas: jabatan bukan privilese, melainkan beban tanggung jawab.
Dalam sambutannya, Bupati Ela menegaskan bahwa mutasi jabatan dilakukan sebagai hasil evaluasi kinerja. Pernyataan ini sekaligus menjadi isyarat bahwa birokrasi yang lamban, tidak responsif, dan jauh dari rakyat tidak lagi bisa ditoleransi.
“Mutasi jabatan adalah hal yang wajar. Ini bagian dari evaluasi agar pelayanan publik tidak stagnan,” ujar Bupati.
Pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai kritik terselubung terhadap praktik birokrasi yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat: pelayanan berbelit, minim empati, dan lebih sibuk mengurus administrasi internal ketimbang kebutuhan publik.
Bupati bahkan secara tegas mengingatkan agar para pejabat yang dilantik tidak mengulang wajah lama birokrasi—arogan, sulit ditemui, dan alergi terhadap kritik. ASN, menurutnya, harus menjadi pelayan, bukan penguasa.
“ASN harus menjadi pengayom masyarakat. Tidak arogan, mau mendengar, dan mampu bekerja sama,” tegasnya.
Kini, bola sepenuhnya berada di tangan 18 pejabat yang dilantik. Publik akan menilai bukan dari baliho, pidato, atau laporan kinerja di atas kertas, melainkan dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat: apakah pelayanan lebih cepat, lebih ramah, dan lebih solutif.
Rotasi jabatan ini menjadi ujian terbuka bagi Pemkab Lampung Timur. Jika pelayanan publik tetap buruk, maka mutasi hanya akan dipersepsikan sebagai rutinitas birokrasi tanpa makna.
Namun jika ada perubahan nyata, pelantikan ini bisa menjadi titik balik pembenahan pemerintahan daerah.
Masyarakat kini menunggu pembuktian. Karena pada akhirnya, jabatan boleh dilantik oleh Bupati, tetapi legitimasi hanya bisa diberikan oleh rakyat.
Daftar Pejabat yang Dilantik:
1. Mendri Gunawan, S.Sos., M.IP – Sekretaris Badan Kesbangpol
2. Deki Ismirawansyah, S.KM., NKM – Camat Bandar Sribhawono
3. Agustinus Eko Kurniawan, S.P., M.H – Sekretaris Bappeda
4. Elinda Alfian, S.E., M.M – Sekretaris Disperindag
5. dr. Ekawaty Apryandari – Sekretaris Dinas Kesehatan
6. Sri Umiyani, S.KM., M.Kes – Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes
7. Nia Sandrawati Tanjung, M.KM – Dokter Ahli Madya UPTD Puskesmas Sekampung
8. Halimah Oktaviani, S.Kom – Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan UMKM
9. Ahmad Efendi, S.E., M.H – Kabid Pertamanan dan Kebersihan DLH
10. Supriyadi, S.Sos., M.Si – Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo
11. Agus Rosidi, S.Kom – Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP
12. Zuriah, S.E., M.M – Kabid Keolahragaan Disparpora
13. Adianto, S.Sos., M.M – Kabid Pariwisata Disparpora
14. Akhmad Muslikin, S.T., M.T – Kabid Pertanahan DLH
15. Luthfi Herwindo, S.T – Kabid Operasi dan Pemeliharaan Pengairan DPUPR
16. Tri Emy Mastinar, S.Pd – Kasi Perekonomian dan Kesejahteraan Kecamatan Sekampung
17. Muhaimin, S.E., M.M – Kasi Pemerintahan Kecamatan Marga Tiga
18. Ade Paku Wijaya, S.STP – Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Sekampung
(Rusman Ali)
Editor : RedakturSumber : Team