InvestigasiMabes.com l makasar 22 juni 2026 - SyahruddinMahasiswa Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia Kesehatan bukan semata-mata persoalan klinis, melainkan juga arena politik yang menentukan bagaimana sumber daya kesehatan didistribusikan, siapa yang memperoleh akses terhadap pelayanan, dan siapa yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif ilmu kesehatan masyarakat, politik kesehatan merupakan faktor determinan yang memengaruhi efektivitas sistem kesehatan melalui regulasi, pembiayaan, distribusi tenaga kesehatan, serta tata kelola organisasi pelayanan kesehatan.
Di Indonesia, hubungan antara politik dan kesehatan mengalami perubahan signifikan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu perubahan yang paling menarik adalah terbukanya kesempatan bagi seluruh tenaga kesehatan untuk menduduki jabatan strategis dalam rumah sakit, termasuk posisi Direktur Rumah Sakit. Perubahan ini menandai pergeseran paradigma dari model kepemimpinan yang selama ini cenderung didominasi profesi tertentu menuju model kepemimpinan berbasis kompetensi (competency-based leadership).
Dalam konteks tersebut, munculnya pemimpin rumah sakit yang berasal dari profesi perawat menjadi simbol transformasi politik kesehatan Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan regulasi, tetapi juga mencerminkan pergeseran relasi kekuasaan antarprofesi dalam sistem kesehatan. Esai ini menganalisis bagaimana politik memengaruhi akses dan keadilan dalam sistem kesehatan Indonesia, khususnya terkait distribusi kekuasaan profesi dalam kepemimpinan rumah sakit sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023.
Politik sebagai Determinan Akses dan Keadilan Kesehatan
Menurut konsep Health in All Policies yang dikembangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan politik yang melampaui sektor kesehatan itu sendiri. Kebijakan publik menentukan bagaimana anggaran kesehatan dialokasikan, bagaimana tenaga kesehatan didistribusikan, serta bagaimana tata kelola pelayanan kesehatan dijalankan.
Dalam teori politik kesehatan, akses terhadap pelayanan kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga oleh struktur kekuasaan yang menentukan siapa yang berhak mengakses sumber daya tersebut. Oleh karena itu, keadilan kesehatan (health equity) tidak dapat dipisahkan dari keadilan dalam tata kelola sistem kesehatan.
Di Indonesia, politik kesehatan selama beberapa dekade cenderung membentuk struktur yang hierarkis. Profesi tertentu memiliki posisi dominan dalam pengambilan keputusan strategis, sementara profesi kesehatan lainnya lebih banyak ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi distribusi kewenangan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan karena perspektif yang digunakan menjadi kurang multidisiplin.
Dalam perspektif Freidson mengenai professional dominance, profesi yang memiliki legitimasi sosial dan kekuatan politik lebih besar cenderung mendominasi pengambilan keputusan dalam organisasi kesehatan. Fenomena tersebut dapat diamati dalam tata kelola rumah sakit Indonesia sebelum reformasi regulasi kesehatan tahun 2023.
Kepemimpinan Rumah Sakit Sebelum UU Nomor 17 Tahun 2023
Sebelum diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2023, tata kelola rumah sakit masih banyak dipengaruhi oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Secara praktik, posisi direktur rumah sakit hampir selalu diasosiasikan dengan profesi dokter. Meskipun tidak terdapat larangan eksplisit bagi profesi lain, struktur regulasi dan budaya organisasi yang berkembang selama bertahun-tahun telah membentuk persepsi bahwa jabatan direktur rumah sakit merupakan domain profesi medis.
Akibatnya, tenaga kesehatan lain seperti perawat, apoteker, fisioterapis, ahli kesehatan masyarakat, maupun tenaga kesehatan lainnya menghadapi keterbatasan akses terhadap jabatan strategis. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi kekuasaan dalam sistem kesehatan.
Padahal, rumah sakit modern merupakan organisasi kompleks yang membutuhkan kompetensi manajemen, kepemimpinan transformasional, pengelolaan sumber daya manusia, manajemen mutu, keselamatan pasien, serta kemampuan membangun kolaborasi lintas profesi. Kompetensi tersebut tidak secara eksklusif dimiliki oleh satu profesi tertentu.
Dari perspektif keadilan organisasi, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk ketidaksetaraan kesempatan (inequality of opportunity), karena akses terhadap posisi kepemimpinan lebih dipengaruhi oleh identitas profesi dibandingkan kompetensi manajerial yang dimiliki individu.
Reformasi Politik Kesehatan Melalui UU Nomor 17 Tahun 2023
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjadi salah satu reformasi terbesar dalam sistem kesehatan Indonesia karena mengintegrasikan berbagai regulasi kesehatan ke dalam satu payung hukum nasional. UU ini sekaligus menggantikan sejumlah undang-undang kesehatan sebelumnya, termasuk UU Rumah Sakit Tahun 2009.
Dalam paradigma baru tersebut, pemerintah mendorong transformasi tata kelola kesehatan yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berbasis kompetensi. Perubahan persyaratan direktur rumah sakit dipandang sebagai upaya mengurangi dominasi profesi tertentu dan membuka peluang kepemimpinan bagi seluruh tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi manajerial. Kajian hukum kesehatan terbaru juga menunjukkan bahwa perubahan tersebut memiliki landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis untuk memperluas akses kepemimpinan rumah sakit berdasarkan kompetensi, bukan semata identitas profesi.
Dari sudut pandang politik kesehatan, perubahan ini mencerminkan pergeseran dari model professional dominance menuju collaborative governance. Kekuasaan tidak lagi terpusat pada satu kelompok profesi, tetapi didistribusikan secara lebih merata sesuai prinsip meritokrasi.
Pendekatan tersebut sejalan dengan agenda transformasi kesehatan nasional yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama reformasi sistem kesehatan. Dalam berbagai forum pembahasan RUU Kesehatan, pemerintah menekankan bahwa reformasi regulasi harus berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat, bukan kepentingan profesi tertentu.
Kepemimpinan Perawat sebagai Manifestasi Keadilan Profesi
Salah satu implikasi penting dari perubahan kebijakan ini adalah meningkatnya peluang perawat untuk menduduki jabatan strategis dalam rumah sakit. Perawat merupakan kelompok tenaga kesehatan terbesar di Indonesia dan memiliki keterlibatan langsung dalam pelayanan pasien selama 24 jam.
Literatur internasional menunjukkan bahwa kepemimpinan keperawatan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, efisiensi organisasi, dan penguatan kolaborasi antarprofesi. Penelitian bibliometrik terbaru menunjukkan bahwa perawat semakin diakui sebagai aktor penting dalam pengambilan keputusan dan pengembangan sistem kesehatan berkelanjutan.
Dalam konteks Indonesia, munculnya direktur rumah sakit yang berasal dari profesi perawat merupakan simbol perubahan relasi kekuasaan dalam sistem kesehatan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kompetensi kepemimpinan tidak lagi dipandang sebagai monopoli profesi tertentu.
Keberadaan pemimpin rumah sakit dari profesi keperawatan juga memperkuat perspektif patient-centered care karena perawat memiliki pengalaman yang sangat dekat dengan kebutuhan pasien, keluarga, dan komunitas. Dengan demikian, kebijakan organisasi yang dihasilkan berpotensi lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Lebih jauh lagi, keterlibatan perawat dalam posisi strategis merupakan bentuk implementasi prinsip equity dalam sistem kesehatan. Equity tidak hanya berarti pemerataan pelayanan bagi masyarakat, tetapi juga pemerataan kesempatan bagi seluruh profesi kesehatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Tantangan Implementasi Paradigma Baru
Meskipun reformasi regulasi telah membuka ruang yang lebih inklusif, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, budaya organisasi rumah sakit yang telah terbentuk selama puluhan tahun masih dipengaruhi oleh pola hierarki profesi. Resistensi terhadap kepemimpinan non-dokter masih mungkin ditemukan dalam berbagai institusi kesehatan.
Kedua, sistem pengembangan kepemimpinan tenaga kesehatan masih perlu diperkuat. Kesempatan yang terbuka harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas melalui pendidikan manajemen rumah sakit, kepemimpinan strategis, tata kelola klinis, dan kebijakan kesehatan.
Ketiga, proses seleksi pimpinan rumah sakit harus benar-benar berbasis merit system. Jika perubahan regulasi tidak disertai mekanisme seleksi yang objektif, maka risiko politisasi jabatan tetap dapat terjadi meskipun akses telah dibuka bagi seluruh profesi.
Dalam konteks ini, politik kesehatan yang demokratis tidak hanya ditandai oleh perubahan aturan, tetapi juga oleh kemampuan institusi untuk menjamin bahwa setiap individu memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan kompetensi dan kinerja.
Kesimpulan
Politik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akses dan keadilan dalam sistem kesehatan Indonesia. Sebelum lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2023, distribusi kekuasaan dalam tata kelola rumah sakit cenderung menciptakan dominasi profesi tertentu dalam jabatan strategis. Kondisi tersebut membatasi akses profesi kesehatan lain terhadap posisi kepemimpinan meskipun memiliki kompetensi yang memadai.
Melalui UU Nomor 17 Tahun 2023, Indonesia memasuki paradigma baru yang menempatkan kompetensi sebagai dasar utama kepemimpinan rumah sakit. Reformasi ini merupakan langkah penting menuju sistem kesehatan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berkeadilan. Munculnya direktur rumah sakit dari profesi perawat menjadi simbol perubahan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kepemimpinan kesehatan modern harus dibangun atas dasar kapasitas, bukan identitas profesi.
Ke depan, keberhasilan reformasi ini akan ditentukan oleh konsistensi implementasi prinsip meritokrasi, penguatan kapasitas kepemimpinan seluruh tenaga kesehatan, serta komitmen politik untuk mewujudkan tata kelola kesehatan yang adil bagi masyarakat maupun profesi kesehatan itu sendiri.
InvestigasiMabes.com(tim)
Editor : RedakturSumber : Team