InvestigasiMabes.com – Tanimbar -Masyarakat Desa Lermatang, Desa Latdalam, dan Desa Bomaki menegaskan komitmen mereka untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Blok Masela sebagai bagian dari pembangunan nasional yang diharapkan membawa manfaat bagi daerah, masyarakat adat, dan generasi mendatang.
Sikap tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa tidak ada pihak, baik organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, lembaga, kelompok tertentu, maupun individu, yang dapat mengatasnamakan seluruh masyarakat tiga desa tanpa persetujuan dan mandat bersama dari warga.
Masyarakat menilai bahwa setiap bentuk aksi, pernyataan, maupun gerakan yang membawa nama warga Lermatang, Latdalam, dan Bomaki harus terlebih dahulu melalui musyawarah serta memperoleh legitimasi yang jelas dari masyarakat. Penggunaan nama masyarakat untuk kepentingan kelompok tertentu dinilai dapat menimbulkan kesalahpahaman dan berpotensi memecah persatuan warga.
Salah satu tokoh masyarakat berinisial FF menegaskan bahwa masyarakat tetap berpegang teguh pada prinsip bela negara dan mendukung setiap agenda pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat serta kepentingan daerah.
"Kami berdiri pada prinsip menjaga persatuan, keamanan, dan kepentingan bangsa. Jangan ada pihak mana pun yang membawa nama masyarakat Lermatang, Latdalam, dan Bomaki untuk kepentingan yang tidak pernah disepakati bersama. Suara masyarakat tidak boleh dipolitisasi dan tidak boleh dijadikan alat untuk tujuan tertentu yang bertentangan dengan semangat kebersamaan," tegas FF
Menurutnya, keberhasilan Proyek Strategis Nasional Blok Masela sangat bergantung pada terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Oleh sebab itu, seluruh komponen masyarakat diharapkan dapat mengedepankan dialog, musyawarah, serta penyelesaian persoalan melalui mekanisme yang bermartabat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Masyarakat juga mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak dijadikan alasan untuk menciptakan konflik horizontal maupun menyebarkan narasi yang berpotensi memecah belah hubungan antar saudara di Tanimbar. Persatuan dan stabilitas daerah harus tetap menjadi prioritas bersama demi masa depan generasi yang akan datang.
Lebih lanjut, masyarakat tiga desa meminta aparat TNI dan Polri untuk menelusuri setiap dugaan tindakan provokatif yang mengatasnamakan warga tanpa dasar kesepakatan bersama. Penegakan hukum yang adil dan profesional dinilai penting untuk menjaga keamanan serta mencegah munculnya konflik sosial di tengah masyarakat.
"Kami meminta aparat keamanan untuk bertindak tegas apabila ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum, penyebaran provokasi, atau upaya-upaya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Semua pihak harus menghormati hukum dan menjaga kedamaian di tanah Tanimbar," ujar FF
Masyarakat menegaskan bahwa dukungan terhadap pembangunan nasional tidak berarti mengesampingkan hak-hak masyarakat adat. Sebaliknya, pembangunan harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap adat istiadat, budaya, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat sebagai pemilik sah wilayah adat.
Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, masyarakat Lermatang, Latdalam, dan Bomaki menyatakan kesiapan untuk mengawal Proyek Strategis Nasional Blok Masela secara damai, bermartabat, dan bertanggung jawab. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak segala bentuk provokasi, menjaga persaudaraan, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok maupun golongan tertentu.
"Bela negara bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Kami memilih menjaga persatuan, mendukung pembangunan, dan memastikan bahwa Tanimbar tetap aman, damai, dan bermartabat dalam menyongsong masa depan yang lebih baik," tutup FF
(Redaksi)
Editor : RedakturSumber : Team