investigasiMabes.com | Minahasa Tenggara – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPH) ketua Aliansi Fikri Alkatiri menyatakan kesiapan untuk turun aksi sebagai bentuk desakan kepada Kapolda Sulawesi Utara agar segera mengevaluasi dan mencopot Kapolres Minahasa Tenggara (Mitra). Desakan tersebut muncul menyusul sorotan terhadap kinerja Kapolres Mitra, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah yang dinilai rawan gangguan keamanan.
AMPH Fikri menilai, situasi keamanan di wilayah pertambangan dan sejumlah titik rawan di Minahasa Tenggara membutuhkan langkah preventif, pengawasan, serta penegakan hukum yang konsisten dan terukur.
Sorotan ini juga mendapat dukungan dari Stenly Sendouw, perwakilan Ormas Adat Brigade Nusa Utara Indonesia (BNUI), yang menegaskan pentingnya langkah nyata aparat kepolisian dalam mencegah peredaran dan penggunaan senjata tajam maupun senjata api rakitan di tengah masyarakat.
Stenly Sendouw: Operasi Senjata Harus Rutin, Jangan Ganggu Penambang yang Mencari Nafkah
Stenly Sendouw dari Ormas Adat Brigade Nusa Utara Indonesia (BNUI) menegaskan bahwa Kapolda Sulut perlu mengambil langkah tegas terhadap jajaran Polres Mitra apabila dinilai tidak maksimal dalam menjaga situasi Kamtibmas.
“Copot Kapolres Mitra! Apalagi Minahasa Tenggara merupakan daerah yang rawan gangguan Kamtibmas. Seharusnya, operasi senjata tajam dan senjata api rakitan dilakukan secara rutin dan terukur, demi mencegah jatuhnya korban serta menjaga keamanan masyarakat,” tegas Stenly.
Ia juga menekankan bahwa operasi penertiban harus dilakukan secara profesional dan tidak menghambat aktivitas masyarakat yang bekerja sebagai penambang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.
( R Saleh )
Editor : RedakturSumber : Team