InvestigasiMabes.com l Lampung Timur — Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lampung Timur, Muklis, mengapresiasi langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung Timur yang melibatkan insan pers dalam kegiatan sosialisasi kebijakan pajak daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan Muklis dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Aula Bapenda Lampung Timur, Kamis (8/10/2026). Kegiatan itu turut dihadiri jajaran PWI Lampung Timur yang dipimpin Muklis dan Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung Timur yang dipimpin Azzoheri ZA.
Menurut Muklis, keterlibatan insan pers dalam sosialisasi kebijakan pajak daerah sangat penting karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapenda Lampung Timur yang telah melibatkan insan pers dalam kegiatan sosialisasi kebijakan pajak daerah ini," kata Muklis.
Dia mengatakan, pemahaman masyarakat mengenai pajak perlu terus ditingkatkan. Dalam hal tersebut, media memiliki posisi strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.
"Wartawan tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga dapat menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat," ujarnya.
Muklis menegaskan, PWI Lampung Timur siap mendukung Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, edukatif dan mudah dipahami masyarakat.
Menurut dia, dukungan media bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol sosial. Sebaliknya, pers tetap harus menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan mengedepankan verifikasi dan konfirmasi.
"Kami di PWI Lampung Timur berkomitmen dan siap mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mengoptimalkan PAD melalui penyampaian informasi mengenai kebijakan pajak daerah secara akurat, berimbang, edukatif dan mudah dipahami masyarakat," jelasnya.
Muklis juga berharap Bapenda dapat terus membuka informasi kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan perpajakan, jenis pajak, mekanisme pembayaran, hingga hal-hal yang perlu diketahui wajib pajak.
Dengan keterbukaan informasi tersebut, menurut dia, potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat dapat diminimalkan.
Muklis menilai peningkatan PAD tidak semata-mata berbicara mengenai angka penerimaan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah membangun kesadaran masyarakat mengenai manfaat pajak.
"Peningkatan PAD bukan semata-mata soal mengejar angka penerimaan, tetapi juga bagaimana membangun kesadaran masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai program pemerintah lainnya," katanya.
Karena itu, dia menilai sinergi antara Bapenda, pemerintah daerah dan insan pers harus terus diperkuat.
Menurutnya, media membutuhkan informasi yang terbuka dan akurat agar pemberitaan dapat disampaikan secara proporsional. Di sisi lain, pemerintah membutuhkan media sebagai mitra untuk menyampaikan berbagai program kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Muklis juga menyampaikan paparan bertema "Membangun Jurnalistik Profesional, Beretika dan Berintegritas".
Dia mengingatkan bahwa wartawan memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi kepada publik. Karena itu, profesionalisme harus menjadi dasar dalam menjalankan tugas jurnalistik.
"Berita yang baik bukan sekadar berita yang cepat tayang, tetapi berita yang benar, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Muklis menekankan pentingnya etika dalam setiap proses jurnalistik. Wartawan, kata dia, harus memahami bahwa setiap berita memiliki dampak terhadap pihak yang diberitakan maupun masyarakat yang membaca.
Salah satu hal yang menjadi penekanan Muklis adalah pentingnya konfirmasi dalam pemberitaan.
Menurut dia, ketika wartawan memperoleh informasi berupa dugaan, tudingan atau persoalan yang menyangkut seseorang maupun lembaga, pihak yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.
"Jangan hanya mendapatkan informasi dari satu pihak kemudian langsung membuat berita. Satu sumber bisa menjadi awal informasi, tetapi konfirmasi diperlukan untuk mendapatkan keberimbangan," ujarnya.
Dia menambahkan, apabila pihak yang dikonfirmasi belum memberikan jawaban, upaya konfirmasi tetap harus dilakukan secara patut dan dapat dipertanggungjawabkan.
Muklis juga mengingatkan wartawan agar tidak menghakimi seseorang melalui pemberitaan.
"Wartawan bukan hakim dan bukan pula jaksa. Tugas wartawan adalah menggali fakta, melakukan verifikasi, menghadirkan informasi dan memberikan ruang kepada semua pihak untuk menjelaskan," katanya.
Khusus pemberitaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran maupun persoalan hukum, wartawan diminta berhati-hati dalam menggunakan istilah seperti "diduga", "terindikasi" atau "menurut keterangan", sesuai fakta dan konteks yang ada.
Muklis menegaskan, pers memiliki fungsi kontrol sosial sehingga kritik terhadap pemerintah maupun pihak lain merupakan bagian dari tugas jurnalistik.
Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta dan bukan karena kepentingan pribadi, tekanan maupun pesanan pihak tertentu.
"Kita boleh kritis, tetapi tetap santun. Kita boleh mengungkap persoalan, tetapi tetap memberikan ruang klarifikasi," katanya.
Selain profesionalisme dan etika, Muklis juga mendorong wartawan untuk meningkatkan kompetensi melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) khususnya PWI Lampung Timur.
Menurutnya, UKW merupakan bagian penting dari peningkatan profesionalisme wartawan. UKW tidak sekadar berkaitan dengan sertifikat, tetapi juga menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan tanggung jawab wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
"Wartawan yang kompeten lebih siap menghasilkan berita berkualitas dan dipercaya masyarakat," ujarnya.
Muklis berharap wartawan di Lampung Timur dapat terus menjaga marwah profesi dengan mengedepankan kode etik jurnalistik, verifikasi dan konfirmasi.
"Jangan sampai kecepatan mengalahkan ketepatan. Jangan sampai kepentingan berita mengalahkan etika. Dan jangan sampai satu informasi tanpa konfirmasi kemudian menjadi sebuah berita yang merugikan orang lain," tegasnya.
Dia mengajak seluruh insan pers untuk bersama-sama membangun jurnalistik Lampung Timur yang profesional, berintegritas dan berimbang.
"Wartawan yang profesional bukan yang paling cepat memberitakan, tetapi yang paling bertanggung jawab terhadap berita yang dia terbitkan," pungkas Muklis.
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim