InvestigasiMabes.com | Serang Banten – Kualitas pekerjaan pemasangan paving blok di Kampung Asem, Desa Binong, Kabupaten Serang, Banten, menuai sorotan. Proyek yang bersumber dari anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang dengan nilai kontrak sebesar Rp158.970.900 tersebut diduga dikerjakan secara asal-asalan. Bahkan, paving blok yang belum cukup umur diduga sudah dipaksakan untuk dipasang.
Berdasarkan hasil pantauan awak media pada 10 November 2026, ditemukan indikasi pemasangan paving blok yang patut dipertanyakan dari sisi kelayakan material. Sejumlah paving blok yang telah terpasang dilaporkan mengalami keretakan, patah, bahkan hancur. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa material yang digunakan belum memenuhi standar kekuatan yang semestinya sebelum dipasang.
Persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut kerapian pekerjaan, melainkan menyangkut kualitas konstruksi dan tanggung jawab penggunaan anggaran negara.
Jika benar material dipasang sebelum mencapai umur atau kekuatan yang dipersyaratkan, siapa yang memerintahkan pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan? Apakah pengawas lapangan mengetahui kondisi material itu? Dan bagaimana peran dinas terkait dalam memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis?
Munculnya kerusakan pada paving blok yang baru dipasang menimbulkan pertanyaan serius terhadap sistem pengawasan proyek. Apalagi, pekerjaan tersebut merupakan kegiatan yang dibiayai dari uang negara, sehingga setiap tahapan pelaksanaannya semestinya mengacu pada spesifikasi teknis, standar mutu, dan ketentuan kontrak.
Tidak hanya persoalan material, awak media juga menemukan sejumlah pekerja yang diduga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) atau perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara memadai.
Kondisi ini semakin memperkuat pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dilakukan. Sebab, keselamatan pekerja bukan persoalan sepele yang dapat diabaikan demi mengejar penyelesaian pekerjaan.
Hal lain yang turut menjadi perhatian adalah keterangan sejumlah pekerja kepada awak media. Mereka menyampaikan bahwa sistem pengupahan dilakukan secara borongan dengan perhitungan sekitar Rp15.000 per meter.
Sistem borongan pada dasarnya bukan persoalan apabila diterapkan sesuai ketentuan. Namun, yang perlu dipastikan adalah apakah mekanisme pelaksanaan pekerjaan tetap mengutamakan kualitas, ketepatan metode pemasangan, serta keselamatan para pekerja.
Jangan sampai target penyelesaian pekerjaan dan efisiensi biaya justru berujung pada pengabaian mutu konstruksi.
Kondisi tersebut turut memunculkan kekecewaan masyarakat sekitar. Warga mempertanyakan mengapa paving blok yang diduga belum layak dipasang justru tetap digunakan, sementara kerusakan sudah terlihat pada material yang terpasang.
"Seharusnya kalau memang belum layak dipasang, jangan dipaksakan. Itu anggaran pemerintah, tetapi uangnya juga berasal dari pajak kami sebagai rakyat. Kami tentu berharap hasil pembangunan benar-benar berkualitas, bukan baru dipasang sudah patah dan hancur," cetus salah seorang warga.
Kekecewaan masyarakat tersebut menjadi peringatan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya mengejar penyelesaian administrasi dan serapan anggaran. Hasil pekerjaan harus dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka waktu yang semestinya.
Atas temuan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang diminta tidak tinggal diam. Klarifikasi terbuka diperlukan untuk menjawab dugaan penggunaan paving blok yang belum cukup umur, kualitas material yang mengalami kerusakan, serta pelaksanaan standar K3 di lokasi pekerjaan.
Publik juga berhak mengetahui siapa pelaksana atau kontraktor proyek, siapa konsultan pengawasnya, bagaimana hasil pemeriksaan material, serta apakah pemasangan yang dilakukan telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
Dugaan adanya pembiaran, bahkan kemungkinan hubungan kerja sama yang tidak semestinya antara pihak pelaksana dan oknum dinas, juga perlu dijawab secara transparan. Namun, dugaan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan dan bukti, bukan sekadar asumsi.
Jangan Sampai Uang Rakyat Habis, tetapi Hasil Pembangunan Sudah Rusak Sebelum Waktunya.
InvestigasiMabes.com akan terus mengawal persoalan ini dan membuka ruang hak jawab bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serang maupun pihak pelaksana proyek agar persoalan tersebut menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat
Editor : RedakturSumber : Team