InvestigasiMabes.com l Muaro Jambi – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, tepatnya di wilayah Pematang Pulai, Kabupaten Muaro Jambi, diduga semakin marak. Kegiatan penambangan yang disinyalir tidak mengantongi izin tersebut menjadi perhatian karena disebut masih berlangsung secara terbuka.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lapangan pada Kamis (12/11/2026), salah seorang warga yang diwawancarai mengungkapkan adanya aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan DAS Batanghari.
Menurut keterangan warga tersebut, kegiatan PETI di wilayah itu diduga tidak hanya dilakukan secara perorangan, tetapi disinyalir telah terorganisir. Meski demikian, dugaan adanya jaringan atau pihak-pihak yang mengendalikan aktivitas tersebut masih memerlukan penyelidikan dan pembuktian lebih lanjut.
Maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan DAS Batanghari patut menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Selain berpotensi merusak ekosistem sungai, kegiatan tersebut juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan serta mengancam keberlangsungan sumber daya air yang dimanfaatkan masyarakat.
Dari sisi hukum, aktivitas pertambangan tanpa izin dapat dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Tidak hanya itu, Pasal 161 UU Minerba juga mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menampung, mengolah, mengangkut, maupun menjual mineral yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah.
Dengan adanya ketentuan hukum tersebut, aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pemodal, penampung, hingga pihak-pihak yang diduga mengendalikan kegiatan PETI tersebut apabila ditemukan bukti yang cukup.
Masyarakat pun berharap Polda Jambi, Polres Muaro Jambi, serta instansi terkait segera turun langsung melakukan pengecekan dan penyelidikan terhadap dugaan aktivitas PETI di kawasan Pematang Pulai.
Penegakan hukum diharapkan dilakukan secara transparan dan menyeluruh agar aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan tidak terus berlangsung tanpa pengawasan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait mengenai dugaan aktivitas PETI tersebut. Konfirmasi dan klarifikasi dari pihak berwenang masih diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi di lapangan. (Red).
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim