InvestigasiMabes.com l Muaro Jambi – Kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang jurnalis di SPBU KM 31, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, terus menjadi sorotan. Tidak hanya terkait dugaan kekerasan terhadap insan pers, keberadaan gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan solar subsidi serta BBM dalam jeriken di lokasi kejadian juga memunculkan tanda tanya besar.
Salah satu saksi dari media Tajam24jam.com diketahui telah memenuhi panggilan penyidik Polsek Sekernan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut.
Namun, saksi menyayangkan belum adanya tindakan pengamanan terhadap gudang yang diduga digunakan untuk menampung solar subsidi, termasuk BBM dalam jeriken yang disebut berada di lokasi kejadian.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik. Mengapa dugaan aktivitas penimbunan BBM subsidi itu belum menjadi bagian dari penelusuran yang terlihat dalam penanganan perkara?
Padahal, keberadaan gudang dan BBM dalam jeriken merupakan petunjuk yang patut didalami. Penyidik diharapkan tidak hanya berfokus pada dugaan pengeroyokan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Sorotan juga mengarah kepada seseorang bernama Sugi yang disebut-sebut mencuat dalam rangkaian peristiwa tersebut. Dugaan hubungan yang bersangkutan dengan aktivitas pelangsiran solar subsidi perlu diklarifikasi dan didalami oleh aparat penegak hukum.
Apakah terdapat keterkaitan dengan pengelolaan distribusi solar subsidi di lokasi tersebut? Semua itu perlu dijawab melalui pemeriksaan dan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah, bukan sekadar asumsi.
Dugaan Penganiayaan dan Penyalahgunaan BBM Harus Diusut
Dalam perkara ini, Polsek Sekernan dan Polres Muaro Jambi didesak untuk mengusut seluruh fakta secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Aparat diharapkan memeriksa keberadaan gudang, asal-usul BBM dalam jeriken, jalur distribusi solar subsidi, serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut.
Sejumlah ketentuan hukum yang relevan untuk didalami sesuai hasil penyidikan, di antaranya:
1. Pasal 466 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait tindak pidana penganiayaan.
2. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, apabila terbukti terdapat tindakan sengaja dan melawan hukum yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik.
3. Pasal 53 huruf c UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah, terkait penyimpanan BBM tanpa izin usaha penyimpanan.
4. Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah, terkait penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.
Penerapan ketentuan hukum tersebut harus berdasarkan terpenuhinya unsur pidana dan alat bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan.
Publik Menunggu Ketegasan Aparat Penegak Hukum
Kasus ini bukan sekadar persoalan dugaan pengeroyokan terhadap seorang jurnalis. Lebih jauh, perkara tersebut juga menyangkut dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Jangan sampai dugaan kekerasan terhadap jurnalis diproses, sementara dugaan praktik penimbunan dan penyalahgunaan solar subsidi di lokasi yang sama justru luput dari perhatian.
Kini, masyarakat menunggu keseriusan Polsek Sekernan dan Polres Muaro Jambi dalam mengungkap seluruh fakta, memeriksa setiap pihak yang berkaitan, serta memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.
Penegakan hukum harus berdiri di atas fakta dan bukti, bukan kepentingan maupun kedekatan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. (Red).
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim