InvestigasiMabes.com l Sagaranten, Sukabumi - – Program revitalisasi satuan pendidikan yang digulirkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah semestinya dilaksanakan dengan mengedepankan standar mutu konstruksi, transparansi anggaran, serta pengawasan teknis yang maksimal.
Namun, pelaksanaan program revitalisasi di SDN Cihaur, Desa Curugluhur, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, kini menjadi perhatian Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya.
Sorotan tersebut muncul setelah ditemukan sejumlah hal yang dipertanyakan dalam dokumentasi pekerjaan konstruksi di lapangan, khususnya pada bagian pekerjaan beton penyangga dan penggunaan besi tulangan atau pembesian sloof.
Berdasarkan dokumentasi yang diterima, terlihat rangkaian besi tulangan yang tengah dipersiapkan untuk pekerjaan konstruksi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian dimensi dan spesifikasi material yang digunakan.
Informasi awal yang dihimpun menyebutkan adanya dugaan penggunaan besi berukuran 10 banci pada bagian konstruksi sloof, sementara spesifikasi ukuran besi yang dipersoalkan disebut berbeda dari ukuran yang semestinya digunakan berdasarkan perencanaan teknis.
Persoalan ini perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dengan mencocokkan kondisi pekerjaan di lapangan terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
KUALITAS KONSTRUKSI JANGAN DIKORBANKAN DEMI PENYELESAIAN PEKERJAAN
JWI Sukabumi Raya menilai bahwa pekerjaan revitalisasi sekolah tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian fisik dan serapan anggaran. Lebih dari itu, setiap tahapan pembangunan wajib memperhatikan kualitas material, ketepatan spesifikasi, kekuatan konstruksi, serta aspek keselamatan bangunan.
Penggunaan material yang tidak sesuai dengan perencanaan, apabila terbukti, dapat berdampak terhadap kualitas dan ketahanan bangunan dalam jangka panjang.
Terlebih, bangunan sekolah merupakan fasilitas publik yang digunakan setiap hari oleh tenaga pendidik dan peserta didik. Karena itu, tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas pekerjaan konstruksi.
Pertanyaannya, apakah seluruh material yang digunakan sudah sesuai dengan RAB? Apakah proses pembesian dan pekerjaan beton telah diperiksa secara teknis oleh konsultan pengawas? Dan sejauh mana pengawasan dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program tersebut?
KEPALA SEKOLAH BELUM MEMBERIKAN TANGGAPAN
Dalam upaya menjalankan prinsip keberimbangan pemberitaan dan asas praduga tak bersalah, JWI Sukabumi Raya memandang perlu memperoleh penjelasan langsung dari Kepala SDN Cihaur,
Namun, hingga berita ini disusun, pihak kepala sekolah belum memberikan tanggapan atau penjelasan terkait sejumlah pertanyaan mengenai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis tersebut.
JWI juga memandang penting meminta keterangan dari Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dan konsultan pengawas, mengingat keduanya memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan revitalisasi.
Adapun sejumlah hal yang perlu diklarifikasi meliputi:
1. Apakah ukuran dan diameter besi tulangan yang digunakan telah sesuai dengan RAB dan gambar kerja?
2. Apakah pekerjaan pembesian sloof dan beton penyangga telah melalui pemeriksaan teknis sebelum dilakukan pengecoran?
3. Siapa pihak yang bertanggung jawab memastikan kesesuaian material dengan spesifikasi pekerjaan?
4. Apakah konsultan pengawas secara aktif melakukan pemeriksaan dan pengawasan di lokasi pembangunan?
5. Bagaimana bentuk pengawasan dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi terhadap pelaksanaan revitalisasi tersebut?
JWI: KONSULTAN DAN DINAS PENDIDIKAN JANGAN TUTUP MATA
JWI Sukabumi Raya mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi agar tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga turun langsung melakukan pemeriksaan teknis terhadap pekerjaan fisik di SDN Cihaur.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara spesifikasi dalam dokumen perencanaan dengan realisasi pekerjaan, maka harus dilakukan evaluasi dan langkah perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengawasan program revitalisasi tidak boleh menjadi formalitas belaka. P2SP, konsultan pengawas, maupun pihak pelaksana harus menjalankan tanggung jawabnya secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
JWI Sukabumi Raya menegaskan bahwa kontrol sosial pers bukan untuk mencari-cari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
JANGAN SAMPAI BANGUNAN SELESAI, TETAPI KUALITASNYA MENJADI PERSOALAN.
Anggaran pendidikan adalah amanah negara. Kualitas bangunan sekolah adalah tanggung jawab bersama. Setiap dugaan penyimpangan harus dijawab dengan keterbukaan, bukan dibiarkan tanpa penjelasan.
JWI Sukabumi Raya akan terus mengawal persoalan ini dan membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi memperoleh informasi yang utuh, objektif, dan berimbang. (Red).
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim