InvestigasiMabes.com l Sukabumi -- Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya menyatakan kesiapan untuk turut mengawal pelaksanaan program Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) bersama tim pendataan di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen JWI dalam menjalankan fungsi kontrol sosial serta mendorong terwujudnya pelaksanaan Reforma Agraria yang transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan bagi masyarakat.
Pengawalan ini diarahkan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, yang menjadi landasan hukum dalam penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
JWI memandang bahwa Reforma Agraria bukan sekadar kegiatan pendataan tanah maupun proses administrasi pertanahan. Lebih dari itu, program tersebut menyangkut hak masyarakat, kepastian hukum, penyelesaian konflik agraria, serta upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam pelaksanaannya, JWI akan mendorong agar proses pendataan di lapangan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan memperhatikan keabsahan dokumen, riwayat penguasaan tanah, status kepemilikan, batas-batas bidang tanah, serta kejelasan subjek dan objek Reforma Agraria.
PENGAWALAN HARUS MENCEGAH PENYIMPANGAN
JWI menilai bahwa proses pendataan merupakan salah satu tahapan penting yang tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Ketidakakuratan data berpotensi menimbulkan persoalan baru, mulai dari tumpang tindih penguasaan lahan, konflik antarwarga, hingga terabaikannya masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat program.
Oleh karena itu, JWI akan mendorong beberapa hal penting:
1. Memastikan pendataan dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengawal agar masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan tidak kehilangan haknya akibat kesalahan administrasi maupun ketidakakuratan data.
3. Mendorong keterbukaan informasi mengenai objek dan subjek Reforma Agraria.
4. Mengawasi potensi praktik pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, maupun kepentingan kelompok tertentu dalam proses pendataan.
5. Memastikan setiap tahapan berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif.
6. Mendorong penyelesaian persoalan dan konflik agraria melalui mekanisme hukum yang berlaku.
JWI juga menegaskan bahwa pengawalan ini bukan untuk mengintervensi kewenangan instansi pemerintah maupun tim pelaksana, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat melalui fungsi pers dalam memastikan program negara berjalan sesuai tujuan dan ketentuan hukum.
REFORMA AGRARIA HARUS BENAR-BENAR DIRASAKAN MASYARAKAT
Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah yang luas dengan beragam persoalan pertanahan. Karena itu, pelaksanaan Reforma Agraria membutuhkan koordinasi lintas sektor, ketelitian dalam pendataan, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat yang memenuhi persyaratan.
JWI berharap sinergi bersama GTRA dan tim pendataan dapat menjadi langkah positif dalam membangun tata kelola pertanahan yang lebih baik.
Jangan sampai program yang sejatinya bertujuan menghadirkan keadilan agraria justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya pengawasan, ketertutupan informasi, atau kepentingan pihak-pihak tertentu.
JWI HADIR UNTUK MENGAWAL, BUKAN MENGINTERVENSI. MENDORONG TRANSPARANSI, BUKAN MENCARI KONFRONTASI. DAN MEMASTIKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT TETAP MENJADI PRIORITAS.
DPD Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi Raya
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim