InvestigasiMabes.com | Jepara - Pemerintah Kabupaten Jepara bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara memperkuat sinergi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Integrasi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) pada layanan perintis pertanahan, di Ruang Kerja Bupati, Senin (16/11/2026).
Keterangan foto: Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Integrasi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) antara Pemerintah Kabupaten Jepara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara di Ruang Kerja Bupati, Senin (16/11/2026). (Foto: Istimewa / Investigasi Mabes)
Kerja sama tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendukung tertib administrasi pertanahan, memperkuat kepastian hukum hak atas tanah, serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Melalui kesepahaman ini, kedua pihak diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan, termasuk pendataan, penataan, legalisasi, dan pengamanan aset milik pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.
Kepala Kantor Pertanahan Jepara, Hariyoko mengatakan, manfaat kerja sama ini untuk peningkatan kualitas data, baik pemetaan bidang tanah KW 456, dan perbaikan posisi bidang tanah KW 123, untuk mendukung pemeliharaan data pertanahan, seperti peralihan hak atas tanah. Selain itu, objek pajak yang belum terdaftar atau bersertifikat dapat diinventarisasi sebagai target sertifikat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Sedangkan manfaatnya bagi Pemkab Jepara, untuk penambahan objek pajak dan pemutakhiran pemanfaatannya, serta peningkatan kualitas data subjek dan pemutakhiran data pemegang hak pada data objek pajak.
"Khusus hari ini kita dengan Pemkab Jepara lebih fokus kepada identifikasi data bidang tanah yang dihasilkan dari proses pendaftaran tanah itu, bisa terintegrasi dengan nomor objek pajak yang dikelola Pemkab Jepara," ujarnya.
Pada 2026 ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara merealisasikan 7.900 sertifikat tanah melalui PTSL. Kantor Pertanahan juga menyerahkan 2 bidang tanah kepada Pemkab Jepara, yang berlokasi di objek wisata Pantai Kartini Jepara dengan masing-masing luas 5.095 m² dan 14.040 m².
Sementara itu, Sekda Jepara Ary Bachtiar menyambut baik kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Menurutnya, hal ini semakin mempermudah dan mempercepat proses pengalihan hak atas tanah.
Di sisi lain, ada kepastian nilai tanah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kerja sama integrasi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan dan perpajakan daerah," ucap Sekda.
Editor : Redaktur