Diduga Bebas Gunakan HP di Lapas Narkotika Serong, Pengawasan Petugas Dipertanyakan

Diduga Bebas Gunakan HP di Lapas Narkotika Serong, Pengawasan Petugas Dipertanyakan
Diduga Bebas Gunakan HP di Lapas Narkotika Serong, Pengawasan Petugas Dipertanyakan

InvestigasiMabes.com | Musi Banyuasin -Dugaan penggunaan handphone (HP) oleh seorang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Serong, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, memunculkan tanda tanya serius terhadap efektivitas sistem pengawasan dan pengamanan di dalam lapas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, seorang warga binaan bernama Bambang Irawan, yang disebut menempati Kamar 6 Baduta, diduga dapat menggunakan handphone dari dalam lingkungan lapas.

Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini tidak bisa dipandang sekadar sebagai pelanggaran tata tertib oleh warga binaan. Keberadaan perangkat komunikasi terlarang di dalam lapas juga menjadi pertanyaan besar mengenai bagaimana sistem pemeriksaan, pengawasan, dan pengamanan internal dijalankan.

Bagaimana handphone tersebut bisa masuk ke dalam lapas? Melalui jalur mana perangkat itu diperoleh? Apakah pemeriksaan barang dan pengawasan blok hunian berjalan sebagaimana mestinya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menyentuh tanggung jawab pengelolaan keamanan lapas. Sebab, larangan penggunaan alat komunikasi oleh warga binaan sudah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan, Pasal 26 huruf i secara tegas melarang tahanan dan narapidana memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi maupun alat elektronik.

Lebih lanjut, Pasal 46 ayat (3) huruf f dalam peraturan yang sama mengategorikan kepemilikan, membawa, atau menggunakan alat komunikasi sebagai pelanggaran disiplin tingkat berat.

Sementara itu, Pasal 45 ayat (5) mengatur bentuk sanksi tingkat berat berupa penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 hari atau penundaan maupun pembatasan hak bersyarat, setelah pelanggaran dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan investigasi sesuai ketentuan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan HP oleh warga binaan bukan pelanggaran ringan yang dapat dianggap sepele.

Munculnya dugaan penggunaan HP di dalam Lapas Narkotika Serong seharusnya menjadi perhatian serius terhadap efektivitas pengawasan petugas. Sistem keamanan lapas semestinya mampu mencegah masuknya barang-barang terlarang, bukan sekadar melakukan penindakan setelah pelanggaran diketahui.

Apabila perangkat komunikasi benar-benar dapat digunakan oleh warga binaan, maka jalur masuk perangkat tersebut dan kemungkinan adanya celah pengawasan harus ditelusuri secara menyeluruh.

Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran tata tertib. Jika pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian atau keterlibatan oknum petugas, tindakan tegas harus dijatuhkan sesuai ketentuan hukum dan disiplin kepegawaian.

Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan juga perlu memastikan bahwa pengawasan terhadap Lapas Narkotika Serong berjalan efektif dan tidak berhenti sebatas laporan administratif.

Keamanan lapas bukan hanya tanggung jawab warga binaan untuk menaati aturan, tetapi juga tanggung jawab pengelola dalam memastikan seluruh ketentuan benar-benar ditegakkan. Jangan sampai larangan tegas dalam peraturan justru kehilangan makna ketika pengawasan di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Editor : Redaktur
Sumber : Team