InvestigasiMabes.com l Riau --Keputusan pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau menjadi perhatian serius. Kebijakan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 itu bukan sekadar persoalan pencabutan izin perusahaan, melainkan menyangkut masa depan kawasan hutan, kepastian hukum, keberlangsungan ekonomi daerah, serta nasib ribuan pekerja dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas industri tersebut.
Pencabutan izin yang diumumkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Jumat (20/11/2026) didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran dalam areal perizinan perusahaan.
Berdasarkan keterangan Satgas PKH, temuan tersebut antara lain perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare, serta dugaan kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang.
Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera.
Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal PBPH dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Namun, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
PHK Mengintai, Pemerintah Jangan Abaikan Nasib Pekerja
Di balik keputusan besar tersebut, terdapat persoalan lain yang tidak boleh luput dari perhatian pemerintah, yakni nasib tenaga kerja.
APRIL Group menyebut PT RAPP bersama grupnya mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal. Bahkan, berdasarkan studi dampak ekonomi yang dikutip perusahaan, aktivitas usaha tersebut diperkirakan menopang sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
Angka ini tentu bukan persoalan kecil.
Jika penghentian kegiatan di kawasan konsesi tidak diikuti dengan kebijakan transisi yang jelas, dampaknya berpotensi menjalar kepada pekerja langsung, tenaga kontraktor, pemasok, pengangkut hasil industri, pelaku UMKM hingga keluarga yang selama ini bergantung pada perputaran ekonomi perusahaan.
Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa hingga informasi ini dihimpun, belum ada konfirmasi bahwa 170.000 pekerja tersebut telah mengalami PHK. Angka itu merupakan estimasi lapangan kerja yang ditopang aktivitas usaha, bukan jumlah pekerja yang dipastikan akan diberhentikan.
Pertanyaan besarnya: siapa yang akan menjamin keberlangsungan hidup para pekerja apabila aktivitas usaha terdampak secara berkepanjangan?
Pemerintah harus hadir dengan langkah konkret, bukan sekadar menyampaikan bahwa penertiban kawasan hutan telah berhasil dilakukan.
Jangan Sampai Penertiban Hanya Berhenti pada Pemasangan Plang
InvestigasiMabes.com memandang bahwa pencabutan izin konsesi RAPP harus menjadi momentum pembuktian keseriusan negara dalam menertibkan pengelolaan kawasan hutan.
Sebab, persoalan kehutanan tidak cukup diselesaikan melalui keputusan administratif, konferensi pers, pemasangan plang, ataupun kehadiran pejabat dalam kegiatan seremonial.
Publik membutuhkan bukti nyata.
Apakah seluruh aktivitas yang tidak lagi memiliki dasar perizinan benar-benar dihentikan? Bagaimana pengawasan terhadap kawasan seluas 338.536 hektare tersebut? Siapa yang bertanggung jawab atas pemulihan lahan gambut dan kawasan lindung? Bagaimana penanganan dugaan perkebunan sawit dan bukaan tambang tanpa izin yang ditemukan Satgas?
Dan yang tidak kalah penting, apakah ada langkah terukur untuk memastikan pekerja serta masyarakat sekitar tidak menjadi korban dari perubahan kebijakan tersebut?
Jangan sampai pencabutan izin terlihat tegas di hadapan kamera, tetapi pelaksanaan di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pemerintah Harus Membuktikan, Bukan Sekadar Menjanjikan
Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan dan Satgas PKH perlu membuka secara transparan peta areal yang dicabut, hasil inventarisasi lapangan, tahapan penguasaan kembali kawasan, serta rencana pemulihan lingkungan.
Penanganan terhadap dugaan pelanggaran juga harus dilakukan berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku. Jika ditemukan unsur pidana, proses penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Di sisi lain, perusahaan juga wajib memberikan penjelasan terbuka mengenai skenario keberlangsungan tenaga kerja, nasib kontraktor, serta perlindungan hak-hak pekerja sesuai ketentuan ketenagakerjaan.
Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek dari kebijakan besar, sementara mereka yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup pada aktivitas ekonomi kawasan tersebut justru dibiarkan menghadapi ketidakpastian.
Catatan Kritis InvestigasiMabes.com
Pencabutan konsesi RAPP seluas 338.536 hektare merupakan keputusan besar yang harus diikuti dengan pengawasan berkelanjutan.
Keberhasilan pemerintah bukan diukur dari berapa banyak plang pencabutan izin yang dipasang atau seberapa banyak pejabat yang hadir dalam kegiatan penertiban.
Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika kawasan hutan kembali terjaga, dugaan pelanggaran ditindaklanjuti, kerusakan lingkungan dipulihkan, dan hak-hak masyarakat serta pekerja tetap terlindungi.
Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan bisnis. Namun, penegakan hukum juga tidak boleh mengorbankan nasib masyarakat kecil yang selama ini menjadi bagian dari roda ekonomi.
InvestigasiMabes.com akan terus mendorong transparansi dan pengawasan terhadap tindak lanjut pencabutan konsesi RAPP. Jangan sampai kebijakan besar ini hanya menjadi seremoni sesaat, sementara persoalan lingkungan, kepastian hukum, dan nasib pekerja tidak memperoleh penyelesaian yang nyata. (Red).
Editor : Investigasi MabesSumber : Tim