InvestigasiMabes.com | Pekanbaru - Pemerintah memastikan pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) tidak serta-merta menghentikan operasional perusahaan. Nasib karyawan juga menjadi perhatian pemerintah dan dipastikan tidak dirugikan akibat kebijakan tersebut.
Kepastian itu disampaikan Juru Bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Barita LH Simanjuntak, saat menjawab kekhawatiran mengenai keberlanjutan operasional perusahaan dan nasib para pekerjanya setelah izin PBPH dicabut.
"Pencabutan izin PBPH PT RAPP tidak akan menghentikan operasional perusahaan yang berjalan saat ini. Itu poin pertama, karena tentu saja pemerintah memikirkan keberlanjutan," ujar Barita, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah telah memikirkan dan mengoordinasikan langkah untuk memastikan kegiatan operasional perusahaan tetap berlanjut meskipun izin PBPH-nya telah dicabut.
Keberlanjutan operasional tersebut nantinya akan ditangani oleh BUMN dan BUMD yang bekerja sama untuk menindaklanjuti kegiatan perusahaan.
"Itu sudah diatur agar karyawan tidak dirugikan, masyarakat juga tidak dirugikan, tetapi regulasi tegak," kata Barita.
Ia menegaskan, hak-hak karyawan tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemerintah memastikan pemenuhan hak pekerja dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Karyawan juga akan mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai regulasi. Kedaulatan ekonomi, kepatuhan pada regulasi menjadi prinsip yang dikaitkan dengan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitarnya," pungkas Barita.
Diketahui, pencabutan izin perusahaan hutan tanaman industri (HTI) tersebut membuat negara kembali menguasai areal kerja seluas sekitar 338.536 hektare.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.
Pencabutan izin dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan. Di antaranya, kebakaran lahan gambut yang berulang, keberadaan perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
Selain itu, ditemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat Gajah Sumatera.
By. Ng
Editor : RedakturSumber : Team