InvestigasiMabes.com |Jepara - Beberapa hari terakhir, publik dikejutkan dengan pemberitaan viral mengenai tindakan arogansi dan intimidasi yang dilakukan oleh salah satu petinggi/kadesdesa di Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Petinggi/Kades M.S tersebut diduga melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, dan penghalangan tugas wartawan dengan menggunakan perkataan tidak beretika, seperti menyebut media dan wartawan dengan kata-kata kasar.05/06/2024.
Insiden ini terjadi ketika wartawan dari investigasimabes.com mencoba mengonfirmasi sebuah berita. Bukannya memberikan keterangan yang diperlukan, petinggi desa di Kecamatan Pakis Aji tersebut malah merespons dengan sikap tidak bersahabat dan perkataan yang merendahkan profesi wartawan. Kasus ini menjadi sorotan publik karena mencerminkan rendahnya pemahaman dan penghargaan beberapa pejabat publik terhadap peran media sebagai pilar keempat demokrasi.
Pentingnya Peran Media dalam Demokrasi.
Media memiliki fungsi penting sebagai penyampai informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dalam sistem demokrasi, media berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan, termasuk pejabat publik, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas. Tindakan intimidasi dan penghinaan terhadap wartawan bukan hanya merugikan pihak media, tetapi juga mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan objektif.
Langkah-Langkah yang Harus Diambil oleh Pemerintah Daerah Jepara.
Untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan memperbaiki hubungan antara pejabat publik dan media, Pemerintah Daerah Jepara harus mengambil langkah-langkah tegas dan sistematis:
Pendidikan dan PelatihanWorkshop dan Seminar, Mengadakan workshop dan seminar rutin bagi petinggi desa dan pejabat publik tentang pentingnya peran media, etika komunikasi, dan cara berinteraksi dengan wartawan secara profesional. Kerjasama dengan Organisasi Media. Bekerjasama dengan organisasi jurnalis untuk memberikan pelatihan langsung, sehingga pejabat publik memahami tantangan dan etika kerja wartawan.
Penguatan Regulasi
Protokol Interaksi, Menyusun dan menerapkan protokol interaksi antara pejabat publik dan media, termasuk prosedur saat wartawan meminta informasi atau wawancara. Sanksi Tegas, Menerapkan sanksi tegas bagi pejabat yang melanggar protokol, termasuk tindakan intimidasi atau penghinaan terhadap wartawan.
Forum KomunikasiDialog Terbuka, Membentuk forum komunikasi reguler antara pemerintah daerah, pejabat desa, dan wartawan untuk membahas isu-isu yang muncul dan mencari solusi bersama. Pengaduan dan Mediasi, Mendirikan mekanisme pengaduan dan mediasi yang efektif untuk menangani keluhan dari kedua belah pihak.
Transparansi dan Akuntabilitas:
Publikasi Informasi, Memastikan informasi terkait kegiatan pemerintah desa dan keputusan penting disampaikan kepada publik secara transparan dan tepat waktu. Akses MediaMedia, Memberikan akses yang wajar bagi wartawan untuk meliput kegiatan pemerintah desa tanpa hambatan.
Kampanye Kesadaran Publik:Kesadaran Publik, Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran media dalam demokrasi, sehingga masyarakat mendukung kebebasan pers dan menuntut pejabat publik berperilaku sesuai etika.
Insiden yang terjadi pada hari rabu, 29/05/2024 di pendopo kabupaten Jepara dalam berlangsungnya acara pengukuhan penerimaan SK perpanjangan 184 Peringgi/Kades Se - Kabupaten Jepara atas perubahan ketiga UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. M.S inisial, salah satu petinggi/kades di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara melakukan insiden kegaduhan adu mulut yang tidak beretika dan penghalang - halangan terhadap wartawan yang sedang liputan dengan serangkaian sebelum adanya dikonfirmasi kegiatan pembangunan dilingkunganya diduga adanya temuan penyimpangan yang tidak sesuai yang dibiayai anggaran dana desa TA 2024.
Mengenai ini pengingat pentingnya peran media dalam menjaga demokrasi dan akuntabilitas pejabat publik. Pemerintah Daerah Jepara harus bersikap proaktif dan berani dalam mengatasi isu ini untuk memastikan kebebasan pers dihormati, serta membangun hubungan yang lebih baik antara pejabat publik dan media demi kepentingan masyarakat luas.
Editor : Investigasi Mabes