InvestigasiMabes.com | Jepara - Pada hari Kamis 4 Juli 2024 Diskominfo Kabupaten Jepara Kegiatan yang diikuti unsur perangkat daerah, badan publik, para petinggi/kades berlangsung Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik " Etika Jurnalistik di Era Keterbukaan Informasi Publik " di aula ruang rapat bersama OPD Sultan Hadirin Kabupaten Jepara.
Hadir dalam acara kegiatan sosialisasi, Kapolres Jepara, Forkopimda, Jayanto Arus Adi, Ahli Pers dari Dewan Pers RI. Ia selaku narasumber bersama Indra Ashoka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
Dalam seksi pertama Sosialisasi tersebut, kontroversial pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara, Edy Sujatmiko, mengenai keharusan media massa untuk terverifikasi oleh Dewan Pers agar bisa disebut sebagai media yang sah, telah memicu sosialisasi terkait ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Menurut Edy Sujatmiko, hanya media massa yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers yang dianggap sah. Selain itu, Edy juga menyatakan bahwa tidak semua pemegang kartu pers otomatis diakui sebagai wartawan. Pernyataan ini mendapat tanggapan dari berbagai kalangan media independen dan pimpinan redaksi yang merujuk pada ketentuan dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
Salah satu pimpinan redaksi media online angkat bicara mengatakan bahwa Kewenangan Dewan Pers, Pasal 15 ayat (2) huruf g UU No. 40/1999 menyebutkan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah "mendata perusahaan pers." Namun, UU ini tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa Dewan Pers memiliki kewenangan untuk memverifikasi atau mengesahkan media massa. Hal ini menandakan bahwa kewenangan Dewan Pers lebih bersifat administratif, bukan pengesahan resmi terhadap keberadaan media.
Kebebasan Pers, Pasal 2 UU No. 40/1999 menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 9 ayat (2) UU No. 40/1999 juga menyatakan bahwa perusahaan pers memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi tanpa ada kewajiban verifikasi dari Dewan Pers sebagai syarat operasional. Ini berarti bahwa media massa memiliki kebebasan untuk beroperasi tanpa perlu mendapatkan verifikasi dari Dewan Pers.
Status Wartawan, Pasal 7 ayat (1) UU No. 40/1999 menyebutkan bahwa wartawan bebas dalam memilih organisasi wartawan. Tidak ada ketentuan dalam UU ini yang mengharuskan wartawan untuk diverifikasi oleh Dewan Pers agar diakui sebagai wartawan. Dengan demikian, setiap orang yang menjalankan fungsi jurnalistik dapat dianggap sebagai wartawan, terlepas dari apakah mereka telah diverifikasi oleh Dewan Pers atau tidak.
Verifikasi Perusahaan Pers, Tidak ada pasal dalam UU No. 40/1999 yang secara khusus menyatakan bahwa perusahaan pers harus terverifikasi oleh Dewan Pers untuk dianggap sebagai media yang sah. Oleh karena itu, pernyataan Sekda Jepara mengenai keharusan verifikasi ini tampaknya tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU tersebut.
Kesimpulan, dari perspektif Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pernyataan Sekda Jepara Edy Sujatmiko mengenai keharusan media massa untuk terverifikasi oleh Dewan Pers agar bisa disebut sebagai media yang sah dan bahwa tidak semua pemegang kartu pers otomatis dianggap sebagai wartawan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. UU ini lebih menekankan pada kebebasan pers dan hak perusahaan pers serta wartawan tanpa syarat verifikasi oleh Dewan Pers sebagai prasyarat sahnya operasional mereka.
Dengan demikian, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam terkait ketentuan hukum yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai kewenangan dan peran Dewan Pers serta hak-hak yang dimiliki oleh perusahaan pers dan wartawan di Indonesia. (Masdur - IM )
Editor : Investigasi Mabes