InvestigasiMabes.com | Banyuwangi, 1 Agustus 2024 - Aliansi Pemerhati Pendidikan Anak Bangsa (PPAB), yang diwakili oleh tokoh pendidikan Mbah Munir, menyatakan kekecewaannya dengan keluar dari ruang hearing yang dilaksanakan di Ruang Staf Khusus DPRD Banyuwangi. Hearing tersebut dijadwalkan untuk membahas isu-isu penting terkait pendidikan di wilayah Banyuwangi, namun terhambat oleh ketidakhadiran Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan setempat.
Kegiatan hearing ini diharapkan menjadi forum diskusi yang konstruktif untuk membahas berbagai permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama yang menyangkut kualitas dan akses pendidikan anak-anak bangsa. Mbah Munir, sebagai perwakilan Aliansi PPAB, hadir dengan harapan mendapatkan solusi konkrit dari pemerintah daerah dan pihak terkait.
"Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran Kacabdin, yang seharusnya menjadi pihak penting dalam diskusi ini. Ini menunjukkan kurangnya keseriusan dan komitmen dari pihak terkait dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Banyuwangi," ujar Mbah Munir.
Ia menambahkan bahwa keberadaan hearing ini adalah upaya untuk menyuarakan keluhan dan aspirasi masyarakat terkait berbagai permasalahan pendidikan, termasuk kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai dan kualitas tenaga pengajar. Namun, ketidakhadiran Kacabdin membuat forum ini tidak mencapai tujuan yang diharapkan.
Mbah Munir dan anggota aliansi lainnya berharap agar KACPDIN, JAENURI segera di pecat atau di pindah dari Kabupaten Banyuwangi sebab sangat tidak menghargai proses dialog dan tidak komitmen untuk hadir serta mendengarkan suara masyarakat.
"Pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh pemerintah, dan ketidakhadiran pejabat terkait dalam forum diskusi seperti ini hanya akan memperburuk masalah yang ada," jelasnya.
Sementara itu di tempat terpisah , Ruliyono, SH, sebagai Pimpinan DPRD Banyuwangi sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi, menyatakan akan segera memberikan rekomendasi untuk memecat atau memindahkan Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Jaenuri dari Kabupaten Banyuwangi.
"Jaenuri, tidak menghargai pemangku wilayah dan tidak menganggap pentingnya koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah. Contoh dengan pejabat Sekda dan ketua DPRD Banyuwang," terangnya
Dan hal ini jelas menunjukkan kurangnya rasa hormat dan kepatuhan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, serta tidak akan mentolerir tindakan seperti ini di Banyuwangi.
"Saya pastikan segera Menyurati pimpinan kami di DPRD provinsi. Dan kami pastikan dia akan angkat kaki dari Banyuwangi di tahun ini," pungk asnya. ( Red )
Editor : Investigasi Mabes