InvestigasiMabes.com | Banyuwangi, 3 Agustus 2024 — Banyak bangunan di Banyuwangi yang hingga kini masih beroperasi tanpa memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal ini tidak hanya melanggar peraturan yang berlaku, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
PBG adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa bangunan yang didirikan telah memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Tanpa PBG, suatu bangunan tidak dapat dipastikan telah dibangun sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga dapat menimbulkan risiko bagi penghuni dan lingkungan sekitarnya.
Mengapa PBG Penting?PBG berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan di suatu wilayah telah memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya PBG, pemerintah dapat memastikan bahwa bangunan tidak hanya layak huni tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tanpa PBG, risiko kecelakaan dan kerusakan lingkungan meningkat, serta masyarakat dapat dirugikan.
Selain itu, masyarakat juga diajak untuk lebih peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar dengan melaporkan bangunan-bangunan yang dicurigai belum memiliki izin. Pemerintah juga menyediakan layanan konsultasi bagi warga yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai prosedur pengurusan PBG.
Sanksi Jika Tidak Memiliki PBG,
Menjawab pertanyaan Anda mengenai sanksi jika tidak memiliki PBG, pada dasarnya apabila pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, profesi ahli, penilik, dan/atau pengkaji teknis tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung (dalam hal ini kepemilikan PBG), berpotensi dikenai sanksi administratif.
Sanksi administratif tersebut dapat berupa,peringatan tertulis;
pembatasan kegiatan pembangunan;penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;pembekuan persetujuan bangunan gedung;
pencabutan persetujuan bangunan gedung;pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atauperintah pembongkaran bangunan gedung.
Selain itu, terdapat sanksi pidana dan denda juga apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam UU Bangunan Gedung jo. UU Cipta Kerja. Jika pemilik bangunan gedung dan/atau pengguna bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka ia berpotensi dipidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 10% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain. Kemudian, jika mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, pelaku berpotensi dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 15% dari nilai bangunan gedung. Lalu, jika mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, pemilik bangunan gedung dan/atau pengguna bangunan gedung dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 20% dari nilai bangunan gedung.
Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti prosedur perizinan bangunan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga dan membangun kota yang lebih baik dengan mematuhi aturan yang ada. ( Red )
Editor : Investigasi Mabes