InvestigasiMabes.com | Pekanbaru - Pj Gubernur Riau harus segera memecat Kabid Perkim Dinas PUPRPKPP Riau Khairul Rizal, Demikian dikatakan aktivis LSM Ruslan Hutagalung.
Menurut Ruslan Hutagalung, Oknum ASN yang satu ini terkesan banyak masalah dan telah melakukan intervensi terhadap Tim wartawan.
"Diberitakan sedikit langsung main-main somasi, seolah dia lupa bahwa dia digaji oleh rakyat, jadi kalau anti kritik berhenti jadi pejabat, kami akan terus melawan oknum yang arogan ini" kata Ruslan Hutagalung senin siang 12 Agustus 2024.
LSM KPB sangat kecewa dengan pejabat KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran ) dari pihak PUPRPKPP Propinsi Riau ini, Kalau merujuk kepada peraturan pemerintah melalui LKPP ( Lembaga Kebijakan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah) No. 3 tahun 2021 dengan jelas memandu para Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran agar peraturan itu menjadi Acuan dalam menentukan kebijakannya, sehingga program pemerintah itu tercapai sesuai dengan tujuannya.
Didalam peraturan LKPP tersebut sudah di atur, proyek apa yang bisa di kerjakan oleh kelompok masyarakat, dan proyek apa yang tidak bisa di kerjakan oleh kelompok masyarakat, seperti proyek swakelola / penunjukan langsung tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan tipe 4 yang di bawah anggaran 200juta an, masyarakat punya hak penuh dalam pelaksanaan Proyek swakelola tipe 4, karena proyek tipe 4 itu terdiri dari 3 macam pelaksanaan yaitu :
1. Mengelola proyek swakelola untuk program pemberian makanan sehat pada masyarakat.
2. Mengelola proyek swakelola dalam renovasi rumah warga yang tidak mampu.
3. Mengelola proyek swakelola dalam pembangunan jalan semenisasi lingkungan masyarakat, yang di kenal sebagai PSU.
Namun yang terjadi di lapangan malah dugaan pemalsuan kwalitas beton, yang seharusnya mutu K225 namun di lapangan hanya diduga mutu K125/ K150/ K175.
Tidak berhenti di dugaan pencurian kwalitas Beton, dari panjang pekerjaan / lebar pekerjaan juga dan ketebalan dari 15 Cm juga terjadi pengurangan, proyek ini sangat menguntungkan segelintir orang yang dekat dengan pejabat KPA di PUPRPKPP dan pejabat gubernur propinsi Riau ulas Ruslan.
Hasil Investigasi LSM dan Tim Media.
Banyak Temuan dilapangan proyek semenisasi yang belum Beberapa bulan usai dikerjakan sudah ada yang patah dan retak-retak, seperti Pembangunan/peningkatan Jalan Semenisasi Lingkungan Permukiman (SLP) :* Kel, Tuah Karya 17 Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru.
* Kel. Sidomulyo Barat 14 Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru.* Kel. Sialang Munggu 8 Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru.
* Desa Tarai Mandiri Kec. Tambang Kab. Kampar.
Ada sebagian yang tidak memakai Plang Nama proyek, penggunaan besi Wiremesh yang berkarat, ukuran diameter Wiremesh yang tidak sesuai spesifikasi, dan pemasangan tahu beton yang acak-acakan, Site Clearing yang tidak sempurna, sehingga menyebabkan pekerjaan menjadi tidak sempurna, untuk itu aktivitas LSM meminta Pj Gubernur Riau memblacklis Kontraktor dan segera diperbaiki proyek yang bermasalah tersebut.
Disamping teknis pelaksanaan yang amburadul, kwalitas dan mutu beton yang terpasang juga perlu untuk dilakukan uji laboratorium, karena berdasarkan pandangan kasat mata dan keterangan dari oknum konsultan yang pernah mengawasi pekerjaan, menilai mutu pekerjaan beton sekarang ini perlu dipertanyakan, kalau ini tidak mungkin K225, ini paling-paling tinggi K175 ungkapnya, untuk lebih pastinya tentu tentu dilakukan uji laboratorium, masa ia K225 hasilnya retak-retak dan patah seperti ini cetusnya.
Mengutip Radar Pekanbaru edisi 31 Mei 2024 dengan judul "Banyak Proyek Semenisasi Dikerjakan Asal-Asalan, Patah dan Banyak Retak, Forum Keluarga Besar Kejaksaan Ancam Laporkan Kadis PU Riau".
Forum Komunikasi Keluarga Besar Kejaksaan (FKKBK) Provinsi Riau mendapati aduan masyarakat dilapangan banyak proyek dikerjakan asal jadi dan patut diduga tidak sesuai bestek.
"Kami cek dilapangan banyak masalah dan hampir dipastikan baru dikerjakan sekitar dua minggu namun sudah hancur dan patah" kata Sekretaris Forum Komunikasi Keluarga Besar Kejaksaan Provinsi Ria (FKKBK), Jhon Romi Sinaga.
Menurut Jhon Romi Pemprov Riau harusnya tidak tutup mata atas banyaknya proyek gagal selama kepemimpinan Kadis PU Arif.
"Jangan nanti anggaran habis tapi proyek berantakan" katanya.
Pembangunan/Peningkatan Jalan Semenisasi Lingkungan Pemukiman Kel. Tuah Madani 4, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru diduga juga dikerjakan asal jadi.
Pasalnya, pekerjaan dengan nilai kontrak Rp. 2.636.800.000 dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau tersebut, terdapat beberapa titik jalan yang telah retak-retak.
Bukan itu saja, bila diteliti dari papan/plank proyek, tidak ditemukan kapan dimulai dan selesainya proyek tersebut. Hanya tertulis "Waktu Pelaksanaan : 90 hari kalender". Dan, pada No. Kontrak : 623/PUPRPKPP /APBD/KTR-FISIK-PKU/211, tak tertulis bulan atau tahun kontrak proyek tersebut berlaku atau ditandatangani. Bahkan, berapa panjang dan lebar serta ketebalan semenisasi yang dikerjakan, tak dituliskan.
Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau, M. Arief Setiawan, saat dikonfirmasi Radar melalui pesan WhatsApp dan seluler belum menjawab.
"Masalah ini akan kami laporkan ke APH jika tidak ada tindak lanjut dari Kadis PU dan Kabid Perkim Riau" tegas Romi Sinaga.
Kadis PU Arif dan Kabid Perkim, Khairul Rizal diminta untuk bertanggungjawab jika tidak pihak Forum Keluarga Besar Kejaksaan akan menyurati Kasi Pidsus Kejati Riau untuk melakukan pulbaket terhadap persoalan ini.
"Bisa saja kami akan laporkan masalah ini nantinya secara resmi" tutup Romi.
Ketua Forum Komunikasi Keluarga Besar Kejaksaan (FKKBK) Provinsi Riau Abdul Khair Ssos ketika dimintai tanggapan via WhatsApp terkait proyek Dinas PUPRPKPP Riau yang terindikasi menyimpang,mengatakan bahwa itu di Gas aja, jawabnya singkat. (Tim)
Editor : Investigasi Mabes